JAKARTA - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terbuka kepada wartawan. Sebab, dalam gelaran Pilkada 2024, publik membutuhkan informasi yang bisa diakses lewat media.
Hal itu disampaikan Ninik usai membuka 'Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada' di Hotel Morissey, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
"Media itu nggak perlu diundang oleh lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, tapi buka aksesnya ketika mereka bertanya, jangan dipersulit, jangan pakai ditunda besok, besok lusa ketemu, belum keluar ininya, itunya. Berikan respon yang sekomprehensif mungkin," kata Ninik kepada wartawan.
Keterbukaan informasi membuat masyarakat bisa mengenal sosok calon kepala daerah yang akan memimpin wilayah. Hal itu tentunya juga melibatkan partisipasi masyarakat di gelaran Pilkada serentak ini.
"Kita ingin lho, setiap ada Pemilu, partisipasi masyarakat itu bisa 90 persen setidaknya, ikut hadir dalam pencoblosan, menggunakan haknya," katanya.
"Mereka tahu siapa orang yang dicoblos ini, mereka tahu alasan mengapa mencoblos nomor ini. Mereka itu punya hak untuk mengetahui para kandidat," sambungnya.