Survei CISA: Mayoritas Publik Puas Kinerja Prabowo-Gibran di 100 Hari Kerja

“Dalam survei ini juga ada harapan ya terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa ada 68,37% yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93% yang tidak setuju, yang netral 0,93% serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77%,” kata Herry.

Lalu kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Kerukunan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lainnya dinilai oleh 50,88% telah optimal sedangkan 38,39% tidak setuju dengan opini tersebut, yang netral hanya 8,49 serta yang tidak tahu/tidak menjawab 1,77%.

Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%.

"Bagi 51,64% menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi atau keluarga, lalu 43,64% tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%,” tutur Herry.

Hal ini juga tidak terlepas dari 51,81% publik yang memiliki persepsi bahwa kebijakan ekonomi pemerintah sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional walaupun 43,32% tidak setuju, 2,10% yang netral, dan 2,78% yang tidak tahu/tidak menjawab.

“Sementara itu mayoritas publik justru menolak kenaikan PPN 12% yang telah diputuskan oleh Pemerintah. Bagi 55,34% tidak setuju karena kebijakan kenaikan PPN 12% tidak mempengaruhi atau tidak berdampak signifikan tergadap kenaikan taraf perekonomian masyarakat. Namun 40,46% masih menilai preferensi kebijakan kenaikan PPN 12% logis dan rasional sehingga setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Adapun yang netral hanya 2,94% serta 1,26% tidak tahu/tidak menjawab,” pungkas Herry Mendrofa. 

(Khafid Mardiyansyah)