“Hanya 7,32% yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab,” kata Herry Mendrofa.
Perlu diketahui bahwa dasar penilaian publik terhadap kinerja Kementerian atau Lembaga Negara termasuk Menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi:
1. Komunikasi 30,45%
2. Integritas 21,61%
3. Kepemimpinan 19,43%.
4. Pelayanan Publik 10,26%.
5. Etos Kerja 5,47%.
6. Program Kerja 4,37%.
7. Anti Korupsi 3,36%.
8. Inovasi 2,52%.
9. Independensi 1,68%.
10. Responsibilitas 0,84%.
Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan bahwa mayoritas publik yakni 57,95% menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93% menyatakan netral dan 5,47% tidak tahu/tidak menjawab.
“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49% yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta 5,13% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.
Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang tahun 2024 hingga Januari 2025 telah optimal.
“Ada 68,72% setuju, 24,05% yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78% serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46%,” tutur Herry Mendrofa.
Menurutnya penilaian ini cukup berdasar karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari kinerja Kementerian dan Lembaga Negara terkait yang dianggap mampu mengelola kebutuhan prioritas masyarakat khususnya kelompok prasejahtera melalui konsolidasi dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu semakin mantapnya ketepatan sasaran penerima manfaat, evaluasi yang berkesinambungan atas preferensi kebijakan yang diambil hingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder yang selama ini cukup konsisten.