Menko Polkam Ungkap Strategi Gagalkan Penyelundupan Barang Rp480,47 Miliar
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan keberhasilan desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk mencegah kebocoran barang selundupan serta melindungi industri dalam negeri. Menurutnya ada beberapa strategi yang akan diperkuat untuk memberantas penyelundupan.
Strategi itu, salah satunya adalah sinergi sumber daya antarlembaga, termasuk Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla, Kemenperin, Kemendag dan instansi terkait lainnya.
“Terdapat beberapa hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan, antara lain mekanisme koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah yang terus diperkuat dengan best resources dari instansi masing-masing,” ucap Budi dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi tingkat Menteri Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Surabaya, Rabu, (5/2/2025).
Selain itu, peningkatan pengawasan di jalur rawan, baik darat, laut, maupun udara, menjadi prioritas utama. Langkah ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern dan sistem deteksi canggih untuk mengawasi perbatasan, pelabuhan, dan bandara, guna mencegah masuknya barang ilegal.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa pada awal tahun 2025 ini, berbagai operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai, Polri, dan Kementerian Perdagangan telah berhasil menggagalkan penyelundupan dengan nilai total Rp 480,47 miliar.
Investigasi lebih lanjut juga tengah dilakukan terhadap 35 kelompok entitas dan 18 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini.
Jika digabungkan dengan capaian sebelumnya, total nilai penyelundupan yang berhasil dicegah telah mencapai Rp 4,1 triliun, atau setara dengan 42,40 persen dari total penyelundupan tahun 2024 yang mencapai Rp 9,66 triliun.
Lebih lanjut, barang-barang yang berhasil diamankan mencakup berbagai komoditas seperti hasil tembakau, minuman keras, tekstil, elektronik, besi baja, kosmetik, serta barang ilegal lainnya, termasuk satwa liar dan produk pertanian yang berpotensi mengancam ketahanan hayati.
“Hal ini menunjukkan keseriusan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi usaha kecil san industri dalam negeri yang sangat terdampak praktik penyelundupan ini,” katanya.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Kami juga mohon dukungan dari media dan masyarakat untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan, sehingga industri kita betul-betul memiliki daya saing,” tuturnya.
Sekedar informasi dalam rapat di Surabaya ini, dihadiri oleh Menteri Keuangan beserta jajaran Dirjen Bea Cukai, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, BIN, Bakamla, BNN, BPOM, hingga unsur Forkopimda Jawa Timur.
(Angkasa Yudhistira)
