Nilai Perkembangan Pers Alami Degradasi, Hary Tanoe Sarankan KPI dan Dewan Pers Duduk Bareng Buat Aturan untuk Perkuat Iklim Media
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai, iklim pers tengah mengalami degradasi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media.
Hal Itu disampaikan Hary dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk "Disrupsi Berganda terhadap Media Massa," di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dalam acara itu, ia menyatakan ingin peran pers sebagai penyuara aspirasi publik.
"Saya ingin mengatakan bahwa Pers mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Kita ingin Pers kita berperan sebagai penyuara publik, dalam kaitannya dengan demokrasi. Tapi peranan Pers kita makin kecil," kata Hary.
Ia mengatakan, rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar ketimbang menikmati konten di media konvensional seperti baik TV, radio maupun siber.
"Itu kurang lebih sekitar 75-25 atau mungkin 80-20. Jadi artinya masyarakat kita itu memperoleh informasi itu 80% justru dari media sosial asing. 20% memperoleh informasi dari jurnalistik yang benar. Dulu koran, sekarang ganti ke portal," kata Hary.
"Jadi dari sini saya bisa katakan peranan kita ini makin kecil dan ini akan berlanjut, karena asing-asing ini kan modal besar, mereka lebih efisien, ada dimana-mana, dan banyak dari mereka juga mungkin gak banyak pajak juga, karena kan iklannya programlatik langsung di luar negeri, kalau kita kan harus bayar pajak," imbuhnya.
Menurutnya, hal itu berdampak pada sisi komersial media. Hary menilai, pendapatan media dari sisi iklan telah mengalami penurunan akibat adanya dominasi media sosial yang terafiliasi "asing."
"Sekarang TV dominasinya cuma 40%, semua tergerus. Digital mungkin sudah 50-an, dan dari 50-an itu 80% digital asing. Ya jadi komersial kita mengalami degradasi, secara informasi kita mengalami degradasi," ucap Hary.
Hary pun heran media konvensional berbasis nasional tak bisa melawan dan bersikap atas fenomena ini. Padahal, kata dia, solusinya hanya pada aspek regulasi.
"Ini tidak bisa terus-menerus.Saya tuh kadang heran, kita ini di media, kenapa gak bisa kompak melawan ini? Karena solusinya regulasi," ucap Hary.
Lantas, Hary pun mencontohkan Amerika Serikat yang berani bersikap untuk "mengusir" TikTok. Di negeri Paman Sam, kata Hary, media nasional sangat mendominasi. Untuk itu, ia menilai, Pemerintah perlu turun tangan untuk mengatasi hal ini.
"Saya tidak bisa, gak perlu panjang-panjang sebetulnya. Karena solusi dari kita semua, kalau media nasional mau survive secara komersial, media nasional mau berperan di dalam pemberitaan di dalam demokrasi nasional untuk kepentingan Indonesia. Harus tegas membuat aturan memisahkan antara asing dan nasional," terang Hary.
"Jadi kesimpulan, sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk, libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional. Ya bagaimana kita membuat pokja kelompok pekerja, merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
