Polemik Pagar Laut, DPD RI Dorong Pemerintah Evaluasi PSN Bermasalah
JAKARTA - Institute For Youth Economic and Political Studies menggelar diskusi bertajuk “Investasi adalah Koentji, Realistiskah Pertumbuhan 8%?". Diskusi ini mengundang narasumber yakni Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid dan Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi.
Salah satu peserta diskusi menanyakan soal investasi pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 senilai Rp50 triliun.
"Soal investasi PIK Agung Sedayu Grup memberikan penghasilan yang besar untuk negara, namun kita tahu mengalami beberapa persoalan hukum," tanya seorang peserta diskusi, dikutip, Kamis (20/2/2025).
Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menanggapi peserta diskusi tersebut. Anggota DPD RI kata dia bahkan sudak mengunjungi PIK 2.
“Kalau di PIK 2 ini menjadi satu hal yang menarik, karena dari PIK 2 merasa, ya kami lihat diskursusnya di media, terakhir juga DPD sempat kesana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non PSN dengan yang PSN-nya itu yang di-PSN kan itu ternyata hal yang berbeda,"ujar Mirah.
Pihaknya bahkan juga telah menelusuri lokasi PSN PIK 2 dan lokasi non PSN, menyusul kasus Pagar Laut Tangerang.
"DPD sempat kesana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non-PSN dengan yang PSN-nya itu, yang di-PSN kan itu ternyata hal yang berbeda. Akhirnya menjadi heboh kembali perkara Pagar Laut itu ya, tiba-tiba ada temuan panggar laut yang ternyata itu di daerah yang sama, di lokasi yang sama," tuturnya.
“Terkait PSN itu, bagaimana dampak ketika PSN itu diberhentikan tiba-tiba. Ini saya rasa memang kita butuh evaluasi dari semua titik-titik PSN yang sudah dibuka, memang apakah ada yang harus dilanjutkan atau dialokasikan ke tempat yang lain, misalnya PSN nya atau mungkin di sektor apanya yang harus dikembangkan," lanjut Mirah.
Mirah menambahkan, terkait proyek yang bermasalah atau mangkrak, ia meminta masyarakat untuk memberi waktu pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek termasuk proyek PSN. Evaluasi tersebut kata Mirah penting untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari proyek pemerintah tersebut.
“Tolong masyarakat beri waktu ke pemerintah, apakah betul barang ini bisa beri suatu efektivitas dan dampak. Karena dampaknya itu nggak bisa dihitung pas hari pertama pas jadi nanti kita lihat. Makanya penting evaluasi, bisa kita lakukan per tiga bulan, nanti kelihatan dari 6 bulan sampai 12 bulan, nanti kelihatan dari enam sampai 12 bulan itu lah yang disebut mangkrak atau proyeknya banyak masalah,” tutur Mirah.
“Kalau lanjutkan atau tidak tergantung hasil evaluasinya, apa yang mau dicapai outputnya seperti apa. Kalau memang hasil evaluasinya tidak memungkinkan, akan ada kebijakan yang akan diambil oleh para eksekutor,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
