JAKARTA - Banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Kekhawatiran muncul setelah isu penghentian PSN PIK 2 mencuat setelah gaduh pagar laut, karena mereka dapat kehilangan pekerjaan jika proyek tersebut benar-benar dihentikan.
Menurut Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Denny Nugroho Sugianto, pemerintah sebaiknya tidak buru-buru menghentikan atau melanjutkan PSN. Pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.
Merujuk dari nama PSN, kata Denny, maka proyek ini memiliki dampak strategis bagi negara maupun masyarakat. Sehingga dalam penentuan PSN, pemerintah tentu tidak asal-asalan.
“Tapi pasti sudah melakukan kajian dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,” kata Denny dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/2/2024).
Namun, dalam pelaksanaannya mungkin ada kaidah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “Dalam pelaksanaan di lapangan itu kan kadang-kadang ada dua hal yang berbeda, yang memunculkan tafsir yang berbeda,” imbuhnya.
Pengamat kelautan menegaskan, bahwa dalam konteks tersebut, sebaiknya pemerintah tidak buru-buru untuk menghentikan PSN atau melanjutkannya. Pemerintah bisa lebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring.