Politisi Golkar Minta Pemerintah Respons Cepat Sikapi Kebijakan Trump
Ia menyarankan pemerintah bertindak cepat dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti statistik ekspor-impor dan laporan Apindo, daripada menghabiskan waktu untuk hitung-hitungan ulang karena sekarang yang dibutuhkan adalah aksi nyata.
"Rakyat tidak butuh rapat berulang-ulang lagi. Tapi yang diperlukan adalah aksi nyata. Percepat negosiasi di WTO dan alihkan anggaran rapat tersebut untuk bantalan sosial. Jangan sampai kita kalah cepat dari negara tetangga," ujarnya.
Henry pun menukil sebuah prinsip yang disampaikan ekonom John Maynard Keynes. "Dalam jangka panjang kita semua mati. Pemerintah harus sadar, menunda aksi hanya memperpanjang penderitaan rakyat yang sudah tak tahan menunggu," katanya.
Kendati pihaknya tetap mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah. Misalnya, dengan upaya diplomasi Washington, diversifikasi pasar ke China, India, dan Asean, serta komitmen BI menjaga stabilitas rupiah. Kemudian, rencana hilirisasi dan menghidupkan 80 ribu koperasi desa merupakan langkah taktis untuk menjaga ekonomi domestik.
Hal yang tak lepas dari sorotannya yakni mengenai pendekatan birokrasi yang boros dan cenderung tidak efisien. Ia mencontohkan, rapat lintas kementerian yang banyak membuang dana APBN, anggap saja satu kali rapat menghabiskan Rp500 juta.
“10 kali rapat bisa menyedot anggaran hingga Rp5 miliar. Maka, duit itu sejatinya bisa memberikan subsidi buruh atau UMKM. Dan bukan menjadi laporan tebal menumpuk yang tak selesai-selesai tindak lanjutnya," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu.
(Arief Setyadi )
