Alasan Trump Mengusir Simpatisan Palestina
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan peringatan keras kepada para imigran yang ikut serta dalam demonstrasi pro-Palestina tahun lalu, menyoroti keterlibatan mereka dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa.
Trump memperingatkan akan mendeportasi imigran yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina, menyebut mereka sebagai "pro-jihadis", serta mengancam akan membatalkan visa pelajar simpatisan Hamas, sebagai bagian dari kebijakan kerasnya terhadap aktivisme mahasiswa jika ia menjabat kembali pada 2025.
Perintah Eksekutif
Dia kemudian menandatangani sebuah perintah eksekutif pada 29 Januari yang memungkinkan deportasi mahasiswa asing yang dianggap terlibat dalam tindakan anti-Semitisme di kampus. Perintah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak keras aktivitas yang dianggap radikal di lingkungan pendidikan, terutama pasca demonstrasi pro-Palestina yang marak terjadi di berbagai universitas.
Dalam perintah tersebut, Trump menyerukan “tindakan segera” terhadap siapapun yang melakukan pelecehan atau kekerasan anti-Semit yang melanggar hukum, termasuk penuntutan, pengusiran, atau bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya. Ia juga menginstruksikan Menteri Pendidikan untuk menginventarisasi kasus hukum yang berkaitan dengan anti-Semitisme di tingkat pendidikan tinggi hingga sekolah dasar dan menengah (K-12).
Selain itu, perintah eksekutif tersebut mewajibkan semua lembaga pendidikan tinggi untuk diberikan pedoman dalam memantau dan melaporkan aktivitas mahasiswa serta staf asing yang dinilai berkaitan dengan penyebaran anti-Semitisme. Kebijakan ini dipandang sebagai kelanjutan dari sikap keras Trump terhadap aktivis pro-Palestina di kampus dan memicu kekhawatiran baru di kalangan pendukung kebebasan berbicara dan hak-hak sipil.
Tuduhan Antisemitisme
Tuduhan antisemitisme yang dilayangkan terhadap demonstran pro-Palestina di kampus-kampus AS berakar pada aksi damai "Perkemahan Gaza" tahun lalu, di mana para mahasiswa mengangkat isu genosida dan menyuarakan slogan seperti "dari sungai ke laut"—sebuah frasa yang juga tercantum dalam platform awal Partai Likud yang kini berkuasa di Israel.
Meski demikian, para pengkritik menegaskan bahwa tuduhan antisemitisme yang dilemparkan terhadap mahasiswa dan akademisi kerap disalahgunakan oleh kalangan berkuasa, bukan untuk melawan kebencian, melainkan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Israel dan menekan kebebasan akademik di universitas. Mereka menyerukan agar kasus antisemitisme yang benar-benar terjadi tetap ditanggapi serius, tanpa dijadikan alat politisasi.
(Rahman Asmardika)
