AMMAN – Yordania telah melarang kelompok Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kubu oposisi, dan menyita semua asset organisasi itu pada Rabu, (23/4/2025). Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Fraya mengatakan bahwa langkah itu diambil setelah anggota Ikhwanul Muslimin ditemukan terkait dengan rencana sabotase.
Belum ada komentar langsung dari Ikhwanul Muslimin, yang telah beroperasi secara legal di Yordania selama beberapa dekade dan mendapat dukungan akar rumput yang luas di pusat-pusat kota besar dan sejumlah kantor di seluruh negeri.
Pekan lalu, pihak berwenang Yordania mengatakan telah menangkap 16 anggota Ikhwanul Muslimin, dan mengatakan mereka dilatih dan dibiayai di Lebanon dan sedang merencanakan serangan yang melibatkan roket dan pesawat tak berawak terhadap target-target di dalam kerajaan tersebut. Yordania juga mengaitkan rencana yang digagalkan pada tahun 2024 dengan sel Ikhwanul Muslimin di negara itu.
Fraya mengatakan semua kegiatan kelompok itu akan dilarang dan siapa pun yang mempromosikan ideologinya akan dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Larangan tersebut termasuk menerbitkan apa pun yang dibuat kelompok itu dan penutupan serta penyitaan semua kantor dan propertinya, tambahnya.
Puluhan personel keamanan, yang bertindak atas perintah jaksa penuntut umum, menyerbu kantor-kantor Ikhwanul Muslimin dan mulai mencari dokumen-dokumen, kata sejumlah pejabat, seraya menambahkan bahwa beberapa dokumen telah diambil atau dimusnahkan dalam upaya yang jelas untuk menyembunyikan bukti.
Ikhwanul Muslimin, salah satu gerakan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab, telah membantah memiliki kaitan dengan dugaan rencana tersebut tetapi mengakui para anggotanya mungkin terlibat secara individu dalam penyelundupan senjata warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Para penentang Ikhwanul Muslimin, yang dilarang di sebagian besar negara Arab, menyebutnya sebagai kelompok teroris berbahaya yang harus dihancurkan. Gerakan tersebut menyatakan pihaknya secara terbuka meninggalkan kekerasan puluhan tahun lalu dan mengejar visi Islamis dengan menggunakan cara damai.
Lengan politik Ikhwanul Muslimin di Yordania, Front Aksi Islam (IAF), menjadi kelompok politik terbesar di parlemen setelah pemilu September lalu, meskipun sebagian besar kursi masih dipegang oleh pendukung pemerintah.
Kantor mereka juga digerebek dan dokumen-dokumen disita, sebuah tindakan yang dapat menandakan dimulainya tindakan keras yang lebih luas terhadap partai yang membubarkannya, kata seorang sumber keamanan kepada Reuters.
Kepala IAF Wael Saqqa membantah kelompok itu memiliki hubungan organisasi dengan Ikhwanul Muslimin, dan mengatakan mereka adalah partai politik independen yang mematuhi hukum.
Fraya mengatakan anggota Ikhwanul Muslimin telah merencanakan serangan terhadap target keamanan dan lokasi sensitif di Yordania, yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara, tetapi tidak mengidentifikasi targetnya.
Pasukan keamanan mengatakan minggu lalu mereka telah menemukan fasilitas produksi roket di samping pabrik pesawat tak berawak tempat roket jarak pendek sedang dikembangkan, dengan setidaknya satu rudal siap diluncurkan.
Di negara dengan sentimen anti-Israel yang tinggi, anggota Ikhwanul Muslimin telah memimpin beberapa protes terbesar di wilayah tersebut dalam rangka mendukung Hamas, sekutu ideologis mereka, yang menurut lawan-lawan mereka memungkinkan mereka untuk meningkatkan popularitasnya.
Seperti beberapa negara tetangganya yang berupaya mengekang Islam politik, Yordania telah memperketat pembatasan terhadap Ikhwanul Muslimin dalam dua tahun terakhir, melarang beberapa kegiatannya dan menangkap para pembangkang anti-pemerintah yang vokal.
(Rahman Asmardika)