Polri Desak Pengelola Objek Vital Nasional Audit Sistem Keamanan Berkala
JAKARTA - Polri meminta agar pengelola objek vital nasional melakukan audit sistem keamanan berkala. Hal tersebut untuk mencegah aksi premanisme di lingkungan objek vital nasional.
Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkan Polri, Brigjen Suhendri menjelaskan, audit sistem keamanan itu merupakan perintah dari Kepres nomor 63 tahun 2024.
"Pasal 5 (Kepres 63/2024) disebutkan bahwasanya Polri bersama-sama pengelola objek vital nasional melaksanakan audit sistem manajemen pengamanan secara berkala," kata Suhendri kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).
Audit sistem keamanan itu dilakukan agar polisi mengetahui apakah standar keamanan yang diterapkan pengelola objek vital nasional sudah sesuai standar Polri. Menurutnya, sistem pengamanan yang telah memenuhi standar dapat memitigasi aksi premanisme yang ada.
"Dengan membangun sistem manajemen pengamanan ini diharapkan dari pihak pengelola objek vital nasional sudah bisa melakukan pencegahan dini, memitigasi, dan mencegah kerugian yang lebih besar," ungkap Suhendri.
Pengelola yang telah melakukan audit sistem keamanan akan diberikan sertifikat. Sayangnya dari 1.997 obyek vital nasional yang terdaftar di Polri, hanya 80 di antaranya yang telah sistem keamanannya sesuai standar Polri.
"Kalau ini sudah diimplementasikan oleh pengelola objek vital nasional Insya Allah kemungkinan-kemungkinan aksi-aksi pengamanan semua itu sudah bisa kita deteksi, sudah bisa kita cegah dari awal," tutupnya.
(Fetra Hariandja)
