Ratusan Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Ketua DPR: Telusuri Tuntas!
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menelusuri dan melakukan validasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini dilakukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi daring dengan nilai transaksi mencapai Rp957 miliar.
"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali: datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Puan, Jumat (11/7/2025).
Puan menekankan, data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam melakukan verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” sebutnya.
"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," imbuh Puan.
Jika memang ada data penerima bansos yang disalahgunakan, Puan menilai hal ini menandakan masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Sebab, celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial dapat dengan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara," tuturnya.
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin keamanan data-data kependudukan masyarakat.
"Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.
“Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan, agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” tambahnya.
Puan pun menyerukan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama memerangi judi online. Ia meminta pemerintah melalui kementerian terkait dan penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga membongkar jaringan transaksinya, termasuk jalur keuangan, rekening palsu, dan pelaku jual beli data.
"Sudah saatnya penanganan judi online tidak hanya di permukaan. Ini bukan sekadar soal moral, tapi juga menyangkut keamanan ekonomi rumah tangga, ancaman terhadap data pribadi, dan rusaknya tatanan sosial. Pemerintah harus kerja lintas sektor untuk benar-benar memberantas judi online,” tutup Puan.
(Awaludin)
