DPR Ingatkan Pemerintah Soal Pemutihan BPJS: Jaga Keadilan, Hindari Kecurangan!
JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai lebih dari Rp10 triliun mendapat perhatian dari DPR RI.
Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Prinsip keadilan sosial harus dijaga. Peserta yang benar-benar tidak mampu tentu harus dibantu, tetapi pemerintah juga perlu memastikan agar kebijakan ini tidak menurunkan semangat kepatuhan peserta lain,” ujar Netty, Selasa (21/10/2025).
Netty menjelaskan, sebagian besar tunggakan berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tidak rutin membayar iuran. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya perbaikan sistem pembayaran bagi kelompok informal yang belum memiliki mekanisme potongan otomatis.
Menurutnya, permasalahan tunggakan bukan semata soal kemampuan finansial, tetapi juga menyangkut kesadaran dan literasi masyarakat tentang pentingnya iuran BPJS sebagai bentuk solidaritas bersama.
“Masalah tunggakan ini bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga kesadaran dan literasi. Pemerintah bersama BPJS perlu memperkuat edukasi agar masyarakat memahami bahwa iuran adalah bentuk gotong royong menjaga kesehatan bersama,” tuturnya.
