Kemenag Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama
JAKARTA – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag), Supriyadi, menegaskan komitmen Kemenag untuk peningkatan kesejahteraan guru agama. Saat ini, jumlah guru pendidikan agama Buddha secara nasional mencapai 1.640 orang.
Ia merinci, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 623 orang, guru PPPK sebanyak 194 orang, dan guru non-ASN sebanyak 823 orang.
Ditjen Bimas Buddha membedakan beberapa jenis guru agama Buddha. Dijelaskan Supriyadi, ada guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha pada satuan pendidikan. Kemudian, ada guru yang mengajar pada satuan pendidikan keagamaan Buddha formal yang disebut Dhammasekha.
Satuan pendidikan tersebut meliputi Nawa Dhammasekha, Mula Dhammasekha, Muda Dhammasekha, dan Utama Dhammasekha. Selain itu, ada juga guru yang mengajar pada sekolah nonformal yang biasa disebut Sekolah Minggu Buddha.
“Keberadaan mereka telah menjadi perhatian kami. Saat ini, seluruh guru sudah melalui proses sertifikasi dengan jumlah yang telah tersertifikasi mencapai 911 orang, sedangkan yang belum sertifikasi sebanyak 729 orang,” ujarnya dalam dialog bertajuk “Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama”, dikutip Kamis (30/10/2025).
Proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Band 1 telah diselesaikan pada 2025 dengan total kurang lebih 373 peserta, dan 372 dinyatakan lulus, sementara 1 peserta dinyatakan belum lulus atau retaker. “Dan kita ikutkan pada batch 3 dengan jumlah peserta 143 orang dan dijadwalkan selesai pada 3 November 2025,” imbuhnya.
Saat ini, guru Pendidikan Agama Buddha yang tersisa sekitar 200 orang dan akan diselesaikan pada 2026. Menurut Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha akan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran TPG bagi para guru yang sudah tersertifikasi.
Supriyadi menambahkan, sinergitas program dengan organisasi Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia (PERGABI) dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi belajar, sekaligus memberikan ruang untuk membangun sebuah sistem yang disebut Learning Management System (LMS) Belajar Buddha. Hal ini dilakukan untuk menyikapi efisiensi subsidi bagi KKG dan MGMP Ditjen Bimas Buddha.
“Di sini kami memberikan ruang kepada mereka untuk menuangkan kapasitasnya dalam menyiapkan materi pembelajaran dan juga materi penunjangnya per semester, per tatap muka. Dalam sistem ini dibuka bersama untuk saling belajar di antara para guru dan siswa,” katanya.
Kendati demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan menyangkut guru pada satuan pendidikan formal, meliputi Nawa Dhammasekha, Mula Dhammasekha, Muda Dhammasekha, dan Utama Dhammasekha. Ia mengaku tengah merencanakan agar para guru tersebut dapat mengikuti Program Peningkatan Profesi Guru sesuai persyaratan yang berlaku, sehingga memiliki hak yang sama atas pengabdian yang dilakukan mereka.
(Arief Setyadi )
