Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan!
Rifqinizamy mengungkapkan bahwa kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas. Oleh karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
"Permasalahan perbatasan ini sangat kompleks. Karena stakeholder yang terlibat bukan hanya mitra kerja Komisi II, melainkan juga kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi lain di DPR RI. Melalui Pansus, kita memiliki kewenangan dan jangkauan koordinasi yang lebih kuat," ujar Rifqinizamy.
Dia menegaskan, delapan fraksi di DPR RI akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing untuk menyepakati pembentukan Pansus ini.
“Tujuannya adalah agar daerah perbatasan memiliki kebijakan khusus dan kewenangan yang lebih kokoh dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
