Proposal Perdamaian Parsial Iran ke Amerika Serikat
[Penulis: Ridwan Al-Makassary, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)]
ARAH negosiasi diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) masih kabur. Di tengah jeda perang antara Iran dan AS, Iran telah mengajukan sebuah proposal damai tertulis kepada AS. Iran mengajukan tiga tuntutan dengan pendekatan bertahap, yaitu meredakan eskalasi militer dengan memberlakukan gencatan senjata permanen ke Iran dan Lebanon, membuka kembali Selat Hormuz, dan menunda pembahasan program nuklir ke fase berikutnya. Di sisi lain, AS merespons dengan penolakan yang tidak kalah tegas. Washington menilai bahwa isu nuklir justru harus menjadi pintu masuk utama, bukan ditunda. Tulisan ini mencoba mengulas “perdamaian parsial” ini.
Tawaran Iran tampaknya masuk akal, di mana ia paham betul bahwa dunia akan menjerit jika Selat Hormuz terblokade. Namun, blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran telah menghilangkan pemasukan Iran USD500 juta per hari, yang membuat Iran meradang. Karenanya, mereka menutut ini. Di sini, Iran bermain cerdas bahwa mereka tidak butuh izin AS untuk urusan nuklir. Mereka hanya butuh napas dan menginginkan dunia lupa bahwa di balik tawaran membuka Selat itu, sentrifugasi tetap berputar, pengayaan uranium tetap berjalan, dan inspeksi tim pengawas nuklir (IAEA) tetap dihambat.
Memang, Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah urat nadi energi dunia. Lebih dari itu, ia adalah simbol kekuatan sekaligus kerentanan global. Ketika Iran menjadikannya sebagai instrumen tawar menawar, pesan yang ingin disampaikan jelas bahwa stabilitas kawasan bisa dinegosiasikan. Namun, hemat penulis stabilitas semacam ini bersifat teknis, bahkan transaksional. Ia sama sekali tidak menyentuh akar dari ketegangan yang telah lama membelah kedua pihak—yakni persoalan nuklir dan krisis kepercayaan yang menyertainya.
Tawaran Iran tampaknya bersikap jebakan dan AS akan mernolak itu. “Buka jalur minyak dulu, bicarakan yang lain nanti”, kata mereka. Ini adalah logika pragmatisme yang memabukkan. Sejarah mengajarkan bahwa ketika Korea Utara diajak step-by-step, yang terjadi bukan denuklirisasi, tetapi “pembelian waktu”. Kini Iran mencoba resep yang sama. Bedanya, Iran lebih terang-terangan dan lebih percaya diri karena ia punya kartu Hormuz, yang tak dimiliki Pyongyang. Ini bukan sekadar soal siapa yang lebih licik. Ini soal integritas diplomasi itu sendiri. Iran perlu mendapatkan pujian karena berani mengajukan proposal—meski setengah hati. Tetapi, kekurangan terbesarnya adalah ketidaksediaan menyentuh isu nuklir sebagai akar dari ketidakpercayaan.
Sebaliknya, pastinya AS akan menolak mentah-mentah proposal tersebut. Dan penolakan itu justru jujur. Namun, sikap ini juga menyimpan kekakuan yang problematis. Dengan menolak pendekatan parsial, AS secara tidak langsung menutup kemungkinan de-eskalasi jangka pendek yang bisa mencegah konflik meluas melamapui kawasan.
Di sinilah letak problem utama dari proposal Iran tersebut. Dengan menunda isu nuklir, Iran tidak bermaksud menyelesaikan konflik, melainkan menggesernya ke waktu yang tidak pasti. Ini bukan strategi baru. Dalam banyak kasus, diplomasi memang kerap memilih jalan bertahap untuk menghindari kebuntuan total. Tetapi, dalam konflik yang telah berlarut-larut dan sarat kecurigaan, apa yang ditunda sering kali tidak pernah benar-benar diselesaikan. Hanya menunda untuk saling menggempur.
