JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren untuk menolak ‘serangan fajar’ atau risywah. Sehingga Muktamar berjalan dengan mengedepankan otoritas moral, keteladanan.
Hal itu ditekankan dalam Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” kata Ketua FUN KH Mujib Qulyubi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif menyoroti ishlah antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai formalitas.
“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan, dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” imbuhnya.