Pernyataan Budi Arie Soal "Percepatan" Sebelum 2029 Dinilai Bisa Picu Kegaduhan Politik
JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melontarkan wacana “percepatan” sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari PKS yang menilai wacana itu sebagai provokasi politik dan meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan hingga 2029.
Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian mengatakan istilah "percepatan" tidak seharusnya dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan mengenai maksud maupun mekanisme konstitusional yang akan ditempuh.
"Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah 'percepatan' sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat," ujar Pipin dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Menurut Pipin, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden dan proses pergantian kekuasaan. Karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang membangun opini seolah-olah pergantian atau perubahan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan dinamika politik sesaat.
"Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama," tegasnya.
Pipin juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang disampaikan dalam sebuah video dengan mantan Presiden Joko Widodo berada di sampingnya.
Ia menegaskan, tidak ingin menyimpulkan adanya keterlibatan Jokowi dalam wacana tersebut. Namun, menurutnya, situasi itu tetap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
"Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, mengapa wacana 'percepatan' ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu? Karena itu, kalau memang hanya pendapat pribadi Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi menjelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bola liar," kata Pipin.
Lebih lanjut, Pipin menegaskan PKS mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat rakyat secara penuh hingga 2029.
Menurutnya, seluruh elemen bangsa saat ini seharusnya memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta menjalankan program-program yang telah menjadi mandat rakyat.
"Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029. Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja. Jangan justru diganggu dengan wacana-wacana politik mengenai percepatan kekuasaan," ujarnya.
Meski mendukung pemerintah, Pipin menegaskan PKS tetap akan menjalankan fungsi kontrol dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Mendukung pemerintah bukan berarti membiarkan pemerintah tanpa kontrol. Kami akan tetap kritis dan konstruktif dan menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, kami menolak setiap wacana yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan demokrasi," jelasnya.
Pipin kemudian mengingatkan para elite politik agar lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.
"Rakyat membutuhkan kepastian, bukan provokasi. Rakyat ingin pemerintah bekerja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat. Mari kita kawal Presiden Prabowo sampai 2029, bukan sibuk membuat skenario pergantian kekuasaan sebelum waktunya," pungkas Pipin.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
