JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, dan kontribusi pesantren dalam pembangunan bangsa.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan usulan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dukungan DPR, serta penganggaran melalui Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dari proses pembentukan direktorat jenderal tersebut,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, penguatan kelembagaan pesantren merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi pesantren dalam perjalanan sejarah Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan.
“Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga membangun kohesi sosial, menumbuhkan identitas kebangsaan, dan membentuk karakter masyarakat,” ujarnya.
“Jangan hanya kita diantar ke pintu kemerdekaan, tapi setelah merdeka, pesantren yang berkeringat berdarah-darah ini malah justru dihilangkan,”lanjut Nasaruddin.
Pesantren kata dia, memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam hal kemandirian, kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dia juga menepis anggapan bahwa pendidikan pesantren hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama dan kitab kuning.
“Pesantren dan madrasah kini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, robotika, olahraga, dan seni,” ujarnya.
Nasaruddin mencontohkan sejumlah madrasah unggulan yang bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Bahkan, lulusannya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di luar negeri.
“Image pondok pesantren itu hanya bisa baca kitab kuning itu sudah tidak seperti itu lagi sekarang. Bahkan, dari pondok pesantren lahir anak-anak yang ahli dalam bidang robotik dan banyak santri yang ke luar negeri dengan beasiswa,” katanya.