BULOG Kuasai 4,5 Juta Ton, Cadangan Beras Pemerintah Indonesia Unggul di Asia Tenggara
JAKARTA – Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Melalui Perum BULOG, pemerintah saat ini menguasai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton, jumlah yang jauh melampaui angka cadangan penyangga pemerintah yang dilaporkan sejumlah negara tetangga.
Besarnya stok tersebut menjadi cerminan semakin kuat kapasitas Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak pasokan dan harga, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global.
Berdasarkan kompilasi data pangan negara-negara Asia Tenggara, cadangan beras pemerintah Indonesia menunjukkan keunggulan yang sangat signifikan. Malaysia tercatat memiliki stok penyangga beras nasional sebesar 200.000 ton pada Agustus 2026, sementara cadangan beras yang tersimpan di fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina diperkirakan sekitar 286.500 ton per 1 September 2026.
Dengan stok mencapai 4,5 juta ton, cadangan yang dikelola BULOG secara nominal sekitar 22,5 kali lipat dibandingkan stok penyangga Malaysia dan 15,7 kali lipat dibandingkan estimasi stok NFA Filipina. Perbandingan ini memperlihatkan besarnya kapasitas cadangan pemerintah Indonesia, meskipun cakupan dan periode pencatatan antarnegara memiliki perbedaan.
Sementara itu, Vietnam melaporkan pengadaan cadangan pangan nasional sebesar 500.000 ton sepanjang 2025, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah pengadaan cadangan negara tersebut. Angka tersebut merupakan realisasi pengadaan selama satu tahun, bukan posisi stok terkini yang dapat dibandingkan langsung dengan CBP Indonesia.
Adapun Thailand dan Myanmar belum memiliki data stok cadangan pemerintah yang cukup terkonfirmasi untuk perbandingan setara. Meski demikian, besarnya cadangan yang dikuasai Indonesia tetap memperlihatkan posisi yang sangat menonjol di kawasan, sekaligus menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi ketidakpastian iklim, dinamika perdagangan global, dan potensi gangguan rantai pasok pangan.
