Pemprov DKI Tak Perhitungkan Kelemahan Busway

JAKARTA - Timbulnya persoalan dari penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang berbasis pada busway di Jakarta, terjadi karena berbagai kelemahan mendasar yang tidak diperhitungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna, proyek angkutan massal ini tidak terintegrasi dengan tata ruang dan wilayah. Kelemahan mendasar ini, kata Yayat, tidak terlepas dari kesalahan konsep pengembangan kota pada masa lalu.

Kelemahan utama lainnya adalah tidak ada manajemen terpadu busway dengan feeder-feeder. Rata-rata busway mengumpan dari pinggiran Jakarta ke tengah kota. Begitu umpan sudah sampai ke stasiun pengantar akan berdampak pada akumulasi penumpang dan timbul penumpukan.

Seperti di Jalan Veteran, jika penumpang dari arah Kalideres, Pulogadung dan Blok M, sudah masuk, biasanya akan terjadi penumpukan koridor.

"Dan bus yang masuk pun ngantri. Karena koridor Cuma satu. Akibatnya, orang tunggu terlalu lama. Harusnya 3-5 jadi 20 menit. Itu kan tidak efektif sehingga orang banyak kehilangan waktu di sana," kata Yayat kepada okezone di Jakarta, Rabu (7/11/2007).

Manajemen busway yang tidak terkoneksi dengan feeder-feeder juga berdampak jika busway ditambah lagi. Makin padatnya jalur Trans Jakarta akan menimbulkan kemacetan luar biasa di jalan-jalan. Misalnya di wilayah persimpangan yang dilintasi busway, laju kendaraan  umum dan pribadi tentunya makin terhambat.

"Jadi, kita itu mungkin terlalu tergantung pada busway, seakan sakan jadi solusi tunggal kemacetan Jakarta," kata dia.

Adapun solusi dari keadaan tersebut, menurut Yayat, sebelum pembangunan busway, seharusnya pemerintah membuat simulasi lebih dulu. Uji coba ini penting untuk mengetahui dampak ikutannya.

Misalnya, jika busway dibangun dan menimbulkan dampak pada lalu lintas, jalan keluar jalan keluar apa yang mesti diambil.

"Contohnya, untuk hindari kemacetan, mungkin warga harus cari ruas lain. Dan ini mesti ditunjukkan," kata dia.
Sayangnya, kata Yayat, pemerintah saat ini belum melakukan simulasi dan sosialisasi terhadap dampak yang timbul dari pembangunan busway.

"Semua seakan akan tidak ada jalan keluarnya sehingga implikasinya angkutan yang lewat busway rebutan dengan lainnya," katanya.
 
Kemudian, pemerintah juga mesti memulai melakukan berbagai rekayasa, misalnya pembatasan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta.