JAKARTA - Keluarga korban kasus pembantaian akibat isu dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir 1998 silam mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka bermaksud untuk mengadukan nasib mereka ke ormas terbesar di Indonesia tersebut.

Kedatangan keluarga korban itu diterima Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Saiful Bahri Anshori. Keluarga korban itu adalah Asmuni, Aji, dan Iskandar, yang datang didampingi dua tokoh NU setempat.

Mereka mengadu ke PBNU karena hingga saat ini proses hukum atas kasus itu belum Jelas. Mereka juga meminta kepada PBNU untuk kembali mendesak kepada pemerintah dan aparat berwenang agar segera mengungkap dan menuntaskan kasus yang mengendap selama hampir 10 tahun itu.

"Intinya, kami minta keadilan. Karena, kasus ini sudah kami sampaikan ke Komnas HAM dan tidak ada tindak lanjutnya juga. Makanya, sebagai warga Nahdliyin, kami minta bantuan kepada PBNU," terang Asmuni, di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (9/11/2007).

Menurut Asmuni, para keluarga korban selama ini selalu dipinggirkan oleh masyarakat. Keberadaan mereka seakan tidak diterima di lingkungannya akibat isu santet tersebut.

Menanggapi hal itu, Said Aqil berjanji akan menindaklanjuti aduan para keluarga korban tersebut. Menurutnya, PBNU akan segera melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah itu.

"Kami akan rapatkan dulu. Saya yakin, 50 persen hingga 60 persen para pengurus PBNU setuju jika kasus itu kembali diangkat," ungkap Said.

Bahkan mantan anggota Komnas HAM itu mengaku sudah mengantongi nama-nama yang ditengarai kuat sebagai aktor intelektual di balik kasus yang memakan 116 korban warga sipil tak berdosa itu.

"Dari hasil investigasi kami, kesimpulannya, kasus tersebut ada yang mendesain (merancang), ada yang mendanai. Dan kami sudah dapatkan nama-namanya," ungkapnya.

Namun, Said tidak mau menyebutkan nama-nama yang dimaksud, termasuk identitas lainnya. Bahkan, jumlah nama-nama aktor intelektual tersebut tak dia sebutkan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan aparat berwajib.

"Yang pasti, kasus itu tidak melulu karena isu dukun santet. Tapi, sepengetahuan saya, tidak ada keterlibatan partai politik tertentu dalam kasus itu," jelasnya.
(Dian Widiyanarko/Sindo/jri)