BOP Sekolah untuk SMA Dihapus

JAKARTA  - Biaya operasional pendidikan (BOP) bagi siswa SMA/SMK negeri sebesar Rp150 miliar dihapus dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2008.

Akibat penghapusan tersebut, biaya operasional pendidikan kemungkinan akan dibebankan kepada orangtua murid. Kepala Humas Pendidikan Menengah Tinggi Pemprov DKI Jakarta Yusen Hardiman menyayangkan tindakan DPRD DKI Jakarta yang menghapus alokasi anggaran BOP dalam APBD 2008.

Menurut dia, anggaran BOP sangat membantu operasional sekolah. "Jika anggaran BOP dihapus, kemungkinan sekolah akan membebankan biaya pendidikan kepada orangtua siswa," kata Yusen Hardiman kemarin.

Menurut dia, saat ini sebanyak 178 sekolah SMA/SMK negeri yang mendapatkan bantuan biaya operasional. Anggaran tersebut biasanya digunakan sekolah untuk membayar iuran listrik, telepon, air, alat tulis kantor, dan sebagainya.

"Penghapusan BOP jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat," jelasnya. Lebih lanjut, Yusen menjelaskan tidak tepat jika anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk BOP, dialihkan ke anggaran untuk pemberian beasiswa. Pasalnya, anggaran pemberian beasiswa sudah memiliki alokasi anggaran sendiri.

"Sebenarnya pemberian siswa sudah memiliki anggaran, sudah ada posnya sendiri," tandasnya. Kepala SMA 34 Jakarta Selatan Ahmad Mukri mengaku belum mengetahui putusan tersebut. Dia menyadari, jika anggaran BOP dihapus maka akan memengaruhi operasional sekolah. "Selama ini, biaya operasional untuk pembelajaran ditanggung APBD," katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan musyawarah dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orangtua murid. "Kalau kebijakan tersebut tetap dilakukan, pihaknya akan musyawarah untuk mengambil langkah selanjutnya," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Mansyur Syaerozi menjelaskan, anggaran yang akan dialokasikan untuk beasiswa sekitar Rp90 miliar. Anggaran tersebut mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2008 mendatang. Menurut dia, alokasi anggaran BOP dinilai kurang efektif karena anggaran diberikan untuk semua siswa, baik miskin maupun kaya.

"Percuma kalau siswa orang kaya harus mendapat bantuan APBD karena itu, anggaran tersebut ditiadakan dan pemberiannya langsung dalam bentuk beasiswa bagi siswa tidak mampu sebesar Rp250.000 per bulan," kata Mansyur. Cara seperti itu akan menghemat anggaran.

Sementara itu, sisanya akan dimasukkan dalam menambah anggaran keluarga miskin yang semula Rp200 miliar menjadi Rp250 miliar. Mengenai teknis pemberiannya, Mansyur mengaku saat ini masih dalam pembahasan.       

(Fitra Iskandar)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.