Rawan Disuap, Depkum HAM Siapkan Perbaikan
JAKARTA - Departamen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkum HAM) sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki kinerja dan meminimalisasi penyuapan dalam pengurusan sejumlah perizinan seperti pembuatan paspor.
Hal ini juga terkait survei Transparancy International Indonesia yang menempatkan Depkum HAM di urutan nomor sembilan sebagai salah satu instansi yang sering menerima suap.
Menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyosialisasikan mengenai syarat dan biaya dalam pembuatan paspor.
"Kalau itu sudah jelas dan masyarakat masih membayar lebih, ya masyarakat yang bodoh," tandasnya usai menghadiri acara Hari Bhakti Keimigrasian ke-59 di kantor keimigrasian Menteri Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (34/1/2009).
Saat diminta tanggapannya soal penindakan calo paspor? Andi mengatakan sulit melaksanakannya. "Kami tidak bisa membedakan mana calo dan mana kuasa," kilahnya.
Andi beralasan kuasa itu adalah hak azasi orang. Oleh sebab itu sebaiknya datang sendiri saat mengurus paspor. "Jangan menyuruh orang. Jangan sok jadi raja di rumah," sindir Andi.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
