TEXT SIZE :
Ilustrasi (foto:dok okezone)
SIDOARJO - Ganti rugi aset-aset pemerintah yang terendam lumpur menjadi salah satu agenda yang akan diselesaikan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo. Sebab, selama ini Lapindo Brantas Inc, mengabaikan pembayaran aset milik pemerintah desa yang terbenam lumpur.
Ketua Pansus Lumpur, Sulkan Wariyono mengatakan, Pansus Lumpur yang dibentuk saat ini merupakan kelanjutan dari pansus lumpur dewan periode sebelumnya.
"Masih banyak permasalahan lumpur yang belum terselesaikan. Salah satunya ganti rugi aset-aset pemerintah yang ikut terendam lumpur," ujarnya.
Anggota dewan asal Kecamatan Jabon ini menambahkan, ganti rugi aset pemerintah selama ini belum dipikirkan oleh Lapindo. Lapindo masih mendahulukan penyelesaian ganti rugi aset milik korban lumpur.
Padahal, aset-aset pemerintah yang terendam lumpur sangatlah vital. Seperti SMP Negeri 2 Porong, sampai saat ini untuk belajar mengajar digabung di gedung SMP Negeri 1 Porong. Demikian pula fasum lainnya, seperti balai desa, tanah kas desa dan lainnya.
Saat ini, lanjut Sulkan, sudah waktunya ganti rugi aset desa maupun pemkab yang terendam lumpur dibicarakan. Apalagi, pembayaran ganti rugi korban lumpur saat ini sedang berjalan.
"Harus ada kejelasan kapan ganti rugi aset pemerintah dibayar," imbuh politisi dari Demokrat ini.
Sejumlah agenda lain Pansus Lumpur, setelah dibentuk pekan lalu, lanjut Sulkan, akan menginventarisir permasalahan lumpur. Selain penyelesaian aset desa, masalah pembayaran ganti rugi 20 persen yang belum selesai, infrastruktur dan lainnya.
Wakil Ketua Pansus Lumpur, Mundzir Dwi Ilmiawan, menambahkan, salah satu permasalahan yang perlu diseriusi adalah pengelolaan lumpur. Jangan sampai, lumpur yang dibuang ke beberapa saluran sungai, seperti Kali Ketapang malah mencemari lingkungan.
"Untuk ganti rugi juga belum selesai. Masih banyak permasalahan lumpur yang perlu diselesaikan. Dengan dibentuknya pansus lumpur ini agar bisa menjembatani dan ikut menyelesaikan masalah lumpur," ujar Mundzir.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Imam Supii, mengatakan di Pansus Lumpur beranggotakan 20 orang. Namun, sampai saat ini dari Fraksi Hanura Gerindra belum menunjuk wakilnya di Pansus Lumpur.
"Yang menduduki Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, merupakan anggota dewan dari dapil Porong dan Jabon. Mereka lebih tahu permasalahan yang terjadi di sana dan bisa cepat menyerap aspirasi korban lumpur," ujar politisi asal PDIP ini.
Sulkan Wariono didaulat sebagai Ketua Pansus Lumpur, karena dia asli Jabon dan pada periode dewan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pansus lumpur.
Mundzir Dwi Ilmiawan, juga asal Jabon yang lebih tahu kondisi di kawasan itu. Sedangkan Sungkono, merupakan anggota dewan yang sebelumnya juga menjabat sebagai anggota Pansus Lumpur. Dia juga berasal dari Dapil Porong.
Imam Supii menambahkan, dibentuknya Pansus Lumpur karena dipandang perlu agar bisa menampung dan memperjuangkan korban lumpur. Apalagi, sebelumnya sudah ada pansus lumpur dan kini tinggal menyelesaikan PR (Pekerjaan Rumah) pansus lumpur sebelumnya yang belum selesai.
Kasmuin, Koordinator Center Partisipation Development (CePad) Sidoarjo, mengatakan, setelah terbentuknya Pansus Lumpur, program kerjanya harus jelas. Sehingga dalam tenggang waktu yang ditentukan, sesuai masa tugas Pansus Lumpur setahun sudah ada hasil yang dicapai. (Abdul Rouf/Koran SI/fit)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS