Ultimatum Pemerintah, Korban Lapindo Ancam Serbu Istana

Pramono Putra, Sindo TV · Senin 08 Juni 2015 04:42 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 08 519 1161680 ultimatum-pemerintah-korban-lapindo-ancam-serbu-istana-b30WCU5r0r.jpg Warga korban lumpur Lapindo (Foto: Antara)

SIDOARJO – Kesabaran warga korban lumpur Lapindo mulai habis. Ratusan warga dari tujuh desa di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tak ayal memberi ultimatum bahwa jika dana talangan ganti rugi pada akhir bulan Juni ini tak juga cair, mereka akan berbondong-bondong menggeruduk Istana Negara.

Aspirasi ini disampaikan saat mereka berkumpul di Posko korban lumpur Lapindo, di kawasan Kludan Tanggulangin, Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, warga mengisi angkat yang intinya, meminta pencairan dana talangan ganti rugi seperti yang sudah dijanjikan pemerintah sebelumnya.

Warga memberi deadline atau batas waktu hingga akhir bulan Juni pada pemerintah. Apalbila taka da tanda-tanda uang ganti rugi dicairkan, warga sudah sepakat untuk menyebu ke Ibu Kota, DKI Jakarta, dengan tujuan menuju Istana Negara dan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait pencairan dana talangan itu, warga juga tetap menolak apabila proses pencairannya dilakukan lewat PT Minarak Lapindo Jaya. Warga minta proses pembayaran ganti rugi mereka, tetap dipegang pemerintah atau setidaknya, lewat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Mereka yang menyampaikan aspirasi ini lewat pengisian lembaran angket, adalah warga dari tujuh desa yang masuk peta areal terdampak. Di antaranya warga Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo, Kedungbendu, Ketapang, Glagaharum dan Kalitengah, yang semuanya masuk wilayah Kecamatan Porong dan Tanggulangin, Sidoardjo.

Sementara warga desa lain yang diundang, yakni warga Desa Gempolsari dan Mindi, tidak hadir dalam pertemuan itu. Namun warga dua desa yang tidak hadir itu relatif kecil dan hanya berjumlah puluhan keluarga.

Dijabarkan Mahmudah, perwakilan warga korban lumpur, sedianya warga prinsipnya ragu-ragu pada sikap pemerintah. Kerugian mereka sedianya berupa sekira tiga ribu berkas milik warga yang ganti ruginya belum dilunasi hingga saat ini.

Nilai kekurangan pembayaran ganti rugi tersebut mencapai Rp781 miliar yang akhirnya, harus ditalangi pemerintah, lantaran PT Minarak Lapindo Jaya kesulitan keuangan.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini