JAKARTA - Keberadaan wakil menteri yang telah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai akan menimbulkan duplikasi otoritas selain membebani anggaran.  
Menurut Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, keberadaan wakil menteri akan melahirkan duplikasi otoritas. "Tidak wajar dari segi efisiensi, kecepatan bertindak, dan mengambil keputusan," ujar dia.
 
Penilaian tersebut dikemukakan Wiranto sebelum acara deklarasi partai politik dan seminar nasional Partai Hanura bertajuk "Saatnya Hati Nurani yang Bicara" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (8/1/2010).
 
Wiranto menjelaskan, adanya wakil menteri ini yang menyebabkan duplikasi otoritas ini pada akhirnya akan membingungkan. "Dari segi anggaran ini juga sulit, tapi itu prespektif pemerintah untuk mempermudah pemerintahan," terang Wiranto.
 
Seperti diberitakan, melalui Keputusan Presiden Nomor 111/N/2009, SBY telah melantik 5 wakil menteri. Mereka yang dilantik adalah Wakil Menteri Pertanian Dr Bayu Krishnamurti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dr Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Dr Bambang Susantono, Wakil Menteri Perindustrian Ir Alex Retraubun, Wakil Menteri Perdagangan Dr Mahendra Siregar.
 
SBY juga telah melantik Kepala BKPM Gita Wirjawan dengan Keputusan Presiden Nomor 87P/2009.
 
Saat pelantikan, Presiden SBY mengingatkan kepada para wakil menteri untuk tidak bersaing dengan menterinya. Wakil menteri juga diminta untuk loyal membantu para menteri. “Saudara harus loyal kepada menteri dan tidak bersaing dengan menteri karena saudara wakil menteri, saudara sudah menandatangani pakta integritas,” kata SBY.
 

(ram)