Wacana Penambahan 6 Wakil Menteri, Jokowi Diminta Konsisten
JAKARTA – Politikus PDIP, Kapitra Ampera, mengkritisi wacana kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan menambah enam kursi jabatan wakil menteri. Menurut dia, wacana kebijakan tersebut tidak sesuai pernyataan Jokowi yang ingin merampingkan birokrasi.
"Presiden jangan inkonsistensi. Jika eselon III dan IV dihapus maka yang lebih penting jabatan seperti wamen harus dipersempit," kata Kapitra ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (12/11/2019).
Baca juga: Soal Isu Menambah 6 Wakil Menteri, Jokowi: Belum
Ia berpandangan dengan adanya penambahan enam kursi wamen hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Kapitra meminta Jokowi lebih rasional dalam memanfaatkan kekuasaan demi rakyat banyak, bukan kepentingan perseorangan semata.
"Ini terkesan bagi-bagi kekuasan kepada orang-orang yang juga belum jelas kontribusinya. Diharapkan Jokowi harus lebih rasional memanfaat kekuasaan yang ada di tangannya," ucap dia.
Lebih lanjut Kapitra memprediksi akan terjadi inflasi kekuasaan jika Jokowi tetap membentuk enam jabatan baru untuk wamen. Hal itu, ucap dia, akan membuat rakyat semakin menderita karena harus menanggung beban atau biaya enam wamen tersebut.
"Kasihan rakyat yang akan menanggung beban biaya mereka. Apalagi sekarang semua serbamahal dan sulit, sementara pajak rakyat dipakai untuk membiayai wamen yang kurang produktif karena sudah ada sesmen dan dirjen," ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPR Tanggapi Kabar Jokowi Akan Tambah 6 Wamen
Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah akan menambah enam jabatan baru untuk wamen di Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku belum ada rencana menambah kursi jabatan untuk enam wamen.
"Belum," singkat Jokowi saat dikonfirmasi soal penambahan enam wamen, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November 2019.
