BOGOR- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kekuasaan secara terpusat tetap berada di tangan Kepala Negara meskipun Indonesia telah melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah sejak reformasi 1998.

Dia mengingatkan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat agar tetap mematuhi prinsip negara kesatuan dan kekusaan presiden seperti diatur Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tak ada ekses yang negatif.

“Kita ingin cegah yang namanya ekses dari apa yang kita jalankan sekarang ini. Ketika kita lakukan penataan dan perbaikan, maka semuanya akan kita lakukan dalam tatanan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Kita sama-sama tahu bahwa kita menganut NKRI dan bukan negara federal dan konfederasi,” katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional III di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010).

Presiden tak menjelaskan detail ekses yang dimaksud. Namun, beberapa waktu lalu ia sempat mengeluhkan tidak adanya perangkat yang bisa ia gunakan untuk mengontrol kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan pemerintah pusat

Dalam sistem pemerintahan daerah sekarang ini, tidak berarti meniadakan dua rujukan, yaitu sistem negara kesatuan dan presiden sebagai pemegang pemerintahan.

“Dalam kaitan ini saya ingin jajaran pemerintah daerah termasuk provinsi dan kota dapat jalankan pembangunan secara efektif dan anggaran negara bisa kita gunakan secara optimal,” katanya.
(ful)