Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia sepertinya menjadi ritual tahunan dan selalu bisa dikatakan hangat-hangat tahi ayam. Cepat muncul tapi juga cepat lenyap seiring dengan bergantinya isu-isu seksi lainnya yang bisa menggeser perhatian pada isu yang menyebabkan konflik.

Sebagaimana tahun lalu isu tari pendet akhirnya lenyap ditelan bumi hanya dalam hitungan beberapa minggu saja dan diganti dengan isu Bank Century. Isu itu pun kini juga lenyap diganti dengan sederet isu “seksi” lainnya seperti pornografi Ariel Peterpan, remisi koruptor, dan terakhir isu penangkapan tiga anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sengketa perbatasan.

Drama penangkapan anggota KKP telah memantik api ketegangan konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Sejumlah elite Indonesia seolah berebut menunjukkan patriotisme dan semangat nasionalisme dengan memberikan komentar yang kadang terdengar konyol karena tidak dilandasi oleh argumen sosio-politik budaya yang memadai. Lihat saja komentar latah dalam isu ini seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, yang mengusulkan mengganti film Upin-Ipin dengan film Si Unyil.

Sepertinya konsumen film Indonesia adalah konsumen yang bodoh yang dengan seenaknya bisa ditukar-tukar seleranya oleh elite dengan mengabaikan variabel pasar dan globalisasi. Respons dari Malaysia rupanya juga cukup keras seperti yang disampaikan oleh PM Najib, yang menyatakan bahwa rakyat Malaysia akan marah jika pemerintah Indonesia tidak mampu meredakan demonstrasi Anti-Malaysia.

Pernyataan keras ini sangat mengejutkan, karena baru kali ini seorang pemimpin Malaysia memberikan pernyataan keras dibanding dengan para pendahulunya, seperti Mahathir maupun Badawi. Masih belum jelas kerasnya pernyataan ini dikarenakan personal kepemimpinan Najib ataukah karena tekanan masalah dan konflik elite dalam negeri Malaysia.

Sudah menjadi rahasia umum di Malaysia bahwa Najib dianggap memiliki keterkaitan dalam skandal pembunuhan terhadap model Mongolia, Altantuya, dalam drama perdagangan senjata yang beraroma korupsi, atau hasil dari efek konflik terselubung antara Najib dengan wakilnya Muhidin Yassin. Atau juga isu ini dimanfaatkan oleh Najib untuk meraih simpati warganya dalam konteks nasionalisme sehubungan dengan perayaan kemerdekaan Malaysia 31 Agustus.

Ataupun disebabkan oleh kekalutan Najib dalam menghadapi krisis ekonomi global yang berdampak serius terhadap ekonomi Malaysia hingga terpaksa menaikkan harga BBM bulan lalu yang dianggap sebagai kebijakan tidak populer oleh rakyat Malaysia. Pemetaan konflik Indonesia-Malaysia perlu diketengahkan agar bisa mewujudkan peluang untuk mentransformasikannya dalam bentuk perdamaian yang langgeng. Mengingat konflik ini rutin terjadi dan seolah tak pernah kehabisan isu untuk dipertengkarkan. Untuk itu upaya transformasi konflik amat perlu didorong.

Transformasi Konflik

Lederech (2003) menjelaskan bahwa transformasi konflik adalah sebuah proses penanganan konflik dengan cara mengamati dan menanggapi pasang surutnya konflik sosial. Proses ini menjadi kesempatan untuk menciptakan proses-proses perubahan yang konstruktif, yang mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial dan menanggapi masalah-masalah riil kehidupan dalam relasi-relasi yang manusiawi.

Sementara itu Miall dkk (1999) memberikan penjelasan rinci bahwa terdapat lima aspek transformasi konflik, yaitu transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi isu dan transformasi kelompok dan personal. Dari uraian ini nampak jelas ketika pemetaan konflik bisa dilakukan maka akan jelas adanya peluang-peluang untuk melakukan perubahan konstruktif.

Perubahan itu dengan memberikan tekanan serta prioritas kepada aspek-aspek yang bisa dikedepankan untuk ditransformasikan dengan segera. Dalam memahami konflik Indonesia-Malaysia, aspek transformasi isu adalah yang krusial untuk dibahas dan sekaligus memiliki peluang untuk meredakan dan mengubah konflik ke arah yang konstruktif relatif lebih cepat. Kalau tahun lalu isu yang mengemuka adalah isu Tari Pendet, maka kini isu yang menyita perhatian dan memantik konflik adalah penangkapan anggota KKP.

Isu ini tak pernah dijelaskan secara utuh oleh stakeholder di Indonesia, baik itu media ataupun elite politik. Apakah benar memang KKP memiliki kewenangan menangkap nelayan asing yang dianggap melanggar perbatasan. Kalau merujuk Konvensi Hukum Internasional 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sebenarnya kewenangan tersebut hanya ada pada Polri (Air & Laut) dan TNI AL.

Kalau yang dipersoalkan adalah batas wilayah, hingga kini persoalan ini masih dalam perundingan dengan pihak Malaysia dan belum selesai karena adanya overlapping klaim. Persoalannya kalau kedua pihak merasa benar sendiri dengan argumennya maka konflik akan sulit dihindarkan. Mentransformasi isu agaknya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Politisasi isu hanya untuk meraih simpati popularitas sesaat akan menjerumuskan bangsa ini karena kedangkalan informasi dan data yang membodohkan. Seperti pelecehan dan penyiksaan TKW yang seolah digeneralisasi bahwa TKW yang bekerja sedemikian sengsara. Kenapa hanya TKW di Malaysia yang dipersoalkan, bukankah kasus perkosaan dan perdagangan manusia TKW di Timur Tengah juga banyak terjadi.

Menukar isu negatif seperti itu, atau sekurang-kurangnya memberikan isu yang positif sebagai daya pembanding yang setara adalah pilihan yang bijak.Jarang diberitakan secara proporsional betapa Malaysia telah banyak membantu Indonesia dalam aspek pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Banyak mahasiswa Indonesia yang kurang mampu memperoleh beasiswa dari Kerajaan Malaysia untuk melanjutkan studinya di Malaysia. para TKW yang tak sedikit diajak berumrah oleh majikannya.

Para TKI yang diajak berkongsi dagang oleh majikannya. Devisa negara didapat dari pengiriman jutaan ringgit tiap bulannya ke tanah air. Belum lagi sektor ekspor Indonesia ke Malaysia yang surplus USD2.1 miliar pada tahun 2009 ditambah investasi yang tergolong besar dari pengusaha Malaysia di Indonesia. Sulit untuk dipahami oleh akal sehat kalau kerja sama yang menguntungkan seperti ini mau dilenyapkan oleh nafsu perang dan nafsu ganyang Malaysia yang ironisnya didorong oleh elite-elite parlemen dan dibakar semangatnya oleh kelompok kecil yang premanistis perilakunya.

Sulit untuk membayangkan bagaimana kita mampu memberikan pengganti kerja bagi 2 juta TKI bila mereka dipaksa pulang karena perang. Dari pihak Malaysia sendiri, sulit untuk memercayai bahwa pihak Malaysia rela kehilangan komponen ekonomi penting karena perang akan mendorong banyak karyawannya hengkang yang akan berujung pada kebangkrutan banyak pabrik dan perkebunan kelapa sawit di sana.

Fokus Kerja Sama

Transformasi Isu adalah lebih mudah dilakukan daripada transformasi aspek lainnya, misalnya transformasi aktor. Kecuali jika Najib kalah dalam pemilu 2012 boleh jadi transformasi konflik akan semakin mudah dilakukan karena selama ini pihak oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim relatif bersahabat dengan Indonesia dan lebih lunak daripada Barisan Nasional yang dipimpin Najib.

Ada peluang untuk menyadari bahwa berbaik-baik dengan Malaysia ternyata banyak manfaatnya ketimbang dengan Singapura. Isu perlindungan uang haram dan koruptor Indonesia di Singapura sebenarnya adalah isu yang semestinya mendapatkan prioritas karena fenomena tersebut berdampak pada kendala kemajuan ekonomi bangsa dan terbukti menyengsarakan rakyat.

Lebih baik memikirkan bagaimana melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang menguntungkan daripada memusuhi negara tetangga. Beban ekonomi bangsa ini masihlah berat untuk bisa memiliki kemampuan menyejahterakan rakyat. Sekolah dan kuliah murah serta jaminan kesehatan bagi rakyat sebenarnya mendesak untuk dicarikan solusinya daripada mengikuti nafsu perang yang ujung-ujungnya akan menyengsarakan rakyat karena biaya perang akan menghancurkan ekonomi.Yang menang jadi arang yang kalah jadi abu.(*)

Suyatno
Kandidat Doktor, School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia


(//mbs)