PPP Minta Konflik Setgab Tak Dikaitkan Isu Reshuffle
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap “konflik” di sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi tidak dicampuri dengan isu perombakan kabinet (reshuffle).
PPP menegaskan kritik yang dilontarkan kadernya ataupun partai koalisi lain dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan koordinasi dan komunikasi Setgab.
"Tidak ada kaitannya dengan posisi kabinet. Kabinet itu sepenuhnya menjadi otoritas presiden. Jadi kritik PPP terhadap Setgab itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kabinet. Jadi jangan dikait-kaitkan," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/12/2010).
Menurut Lukman, urusan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PPP, sambungnya, siap bila kadernya dicopot dari kursi menteri karena gagal menunjukkan prestasi.
"Presiden masih percaya dengan menggunakan kader PPP di kabinet. Kita berterima kasih, kalau tidak pun kita dengan jiwa besar tidak terlalu mempersoalkan itu, karena itu bukan domain PPP dan domain setgab," kata Lukman.
PPP, Lukman menambahkan kecewa dengan koordinasi dan komunikasi Setgab yang seakan satu arah ketika menyampaikan pandang. Setgab pun kerap tidak melibatkan seluruh parpol koalisi dalam pembahasan isu tertentu.
"Sehingga sebuah kebijakan itu kita tidak tahu apa latar belakangnya, apa dasar pemikirannya, lalu tiba-tiba ada kebijakan itu dan kita diminta untuk menyetujui kebijakan itu. Nah ini yang terjadi, dan kemudian kita diminta untuk menyetujui. Jadi apakah ini bisa disebut dominasi dari penguasa kebijaakan atau tidak?" ujar dia.
(Dede Suryana)
