Penyanderaan 20 WNI Ajang Pembuktian Diri SBY
JAKARTA - Kredibilitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tengah diuji dengan kasus penyanderaan 20 ABK MV Sinar Kudus di perairan Somalia sejak pertengahan Maret lalu.
Apabila pemerintah berhasil membebaskan warganya, maka dapat dipastikan kredibilitaskan akan mendapat pengakuan baik dari publik di dalam negeri maupun dunia internasional.
Oleh karena itu, kata pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana,”Sebaiknya bawahan Presiden sigap mengambil tindakan. Tidak perlu defensif atau saling melempar tanggung jawab, bahkan berwacana. Bila tidak Presidenlah yang akan menuai kritik dari publik,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Senin (11/4/2011).
Dalam kaitan ini instansi yang bertanggungjawab tidak boleh menunggu sampai ada korban jiwa. Baik karena ulah penyandera atau karena kekurangan logistik dan obat-obatan.
Prof Hikmahanto mengemukakan ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri. Pertama, memimpin dan menentukan langkah-langkah untuk pembebasan para ABK yang disandera.
Kedua, mengetahui status negosiasi yang dilakukan oleh Samudera Indonesia sebagai pemilik NV Sinar Kudus dengan para pembajak. Dalam langkah ini perlu diketahui kemampuan PT Samudera Indonesia dengan pihak asuransinya untuk membayar uang tebusan sebesar USD 3,5 juta.
Ketiga memastikan tidak adanya saling lempar tanggung jawab yang berakibat tertundanya proses pembebasan mengingat setiap menit mempunyai arti dalam pembebasan para ABK.
Keempat, Perwakilan Indonesia di Somalia harus segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif ketika ada pembebasan para ABK. Perwakilan harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah setempat. Bahkan juga harus dipikirkan status dari kapal yang dirompak. Apakah akan melanjutkan perjalanan dengan awak baru atau kembali ke Indonesia.
Terakhir, sambung dia, pemerintah harus mengkomunikasikan berbagai informasi yang tidak bersifat rahasia kepada masyarakat. Ini perlu dilakukan agar publik bisa memahami bahwa pemerintah melakukan upaya yang maksimal dalam upaya pemebebasan warga negaranya. Jangan sampai 25 hari sejak perompakan terjadi, pemerintah terkesan tidak banyak melakukan berbagai upaya di mata publik.
Dalam upaya melindungi warga negara komunikasi ke publik penting agar publik merasa tenteram bahwa mereka memilki pemerintah yang menjalankan amanah konstitusi yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia.
“Para pembantu Presiden sudah selayaknya mendukung komitmen Presiden untuk lebih berpihak pada rakyat. Dengan begitu rakyat akan bangga pada Presidennya dan Presidenpun tidak akan marah pada para pembantunya,” tegasnya.
(Muhammad Saifullah )
