Protes Pleno KPU, Massa Nyaris Hakimi Bupati
TERNATE - Ribuan massa pendukung pasangan calon Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua-Weni Paraisu, nyaris menghakimi pejabat Bupati Sukemi Sahab saat melakukan unjuk rasa di depan kediaman bupati, menolak hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU Pulau Morotai.
Dalam aksi yang diwarnai kericuhan itu, terjadi saat dilaksanakan dialog terbuka antara Bupati Pulau Morotai, Sukemi Sahab, dengan massa di depan kediaman bupati, di Desa Darame, Daruba, kecamatan Morotai Selatan, Senin (23/5/2011).
Hal itu terpicu akibat massa yang menduga adanya keterlibatan bupati dalam merekayasa hasil perolehan suara ditingkat KPU. Mereka secara serentak berteriak memprotes pernyatan yang dikeluarkan bupati.
Tersulut emosi, massa pun mencoba menyerang bupati. Aksi tersebut urung terjadi karena sudah dihalau barikade aparat Brimobda Maluku Utara yang sejak awal mengamankan aksi massa. Akibatnya, massa melampiaskan kekecewaan mereka dengan mengeluarkan kata-kata kotor sambil mencaci maki bupati.
Sebelumnya, massa pendukung Rusli-Weni, melakukan aksi jalan kaki keliling kota Daruba hingga ke Kantor Bupati Pulau Morotai, dan melanjutkan aksi dengan berorasi di depan kantor tersebut.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mengutuk keras oknum-oknum yang terlibat melakukan manipulasi data, saat dilaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU, hingga memenangkan kandidat lain.
Mereka juga mendesak Kapolda Maluku Utara, untuk segera mencopot Kapolres Halmahera Utara, AKBP Adhi Satya Perkasa, karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa penembakan saat melakukan aksi demo pada Sabtu pekan lalu. Mereka juga menyuarakan permintaan agar Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.
Setelah melakukan aksi sekitar empat jam hingga menjelang sore, massa akhirnya membubarkan diri, kembali ke posko mereka di desa Gotalamo, dengan pengawalanan ketat aparat Brimobda Maluku Utara. Namun, sebelumnya massa mengancam akan memobilisasi ribuan massa, dan memboikot aktifitas pengkantoran dan fasilitas umum bila tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah.
(Dadan Muhammad Ramdan)
