BPN Siap Benahi Layanan Publik
JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan siap membenahi pelayanan publik yang dinilai buruk oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pembenahan itu akan dilakukan dengan menandatangi nota kesepahaman dengan Ombusman.
"Kita sepakat membangun mekanisme bersama antara BPN dan Ombudsman. BPN ingin berbenah, sebelum akhir bulan kita MoU untuk memastikan pelayanan pertanahan dan penyelesaiannya," ujar Kepala BPN Joyo Winoto dalam keterangan pers usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Ombudsman, Selasa (5/7/2011), di Kantor Ombudsman Jakarta.
Joyo mengakui masih banyak sengketa tanah yang dihadapi BPN yang perlu diselesaikan segera. Walupu, kata dia, menyelesaikan sengketa pertanahan tidak semudah membalik telapak tangan karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan.
Hal ini misalnya terjadi pada sengketa tanah yang menyangkut aset-aset negara. Apabila tidak ditangani dengan hati-hati, jelasnya, bisa memunculkan konflik di masyarakat.
"Banyak juga yang sudah lewat peradilan tapi tidak serta merta dapat kita lakukan karena menyangkut aset negara dan pihak-pihak terkait terus bertambah," paparnya.
(Insaf Albert Tarigan)
