JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM baru Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana mengunjungi sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kemarin. Apakah penyelesaian berbagai persoalan di Lapas merupakan program prioritas kementerian ini?

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai permasalahan ini hanyalah sebagian kecil dari banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM sepeninggal Patrialis Akbar.

“Untuk kementerian ini saya melihat memang harus memiliki pendekar hukum. Saya tidak tahu apakah untuk tiga bulan pertama Menkum HAM baru akan berkonsentrasi untuk membenai persoalan lapas. Tapi saya kira ini ini tidak terlalu urgent,” kata Siti kepada okezone, Minggu (23/10/2011).

Menurut Siti, pembenahan di lingkup Lembaga Pemasyarakat bukan program spesial. Menkum HAM seharusnya lebih mengedepakan 13 poin akselerasi yang dicanangkan Presiden. Khusus di Kementerian Hukum, kata dia, yang lebih krusial adalah membenahi koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Dimana, hingga saat ini koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK masih lemah.

“Saya kira Denny Indrayana sebagai mantan sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan staf khusus Presiden bidang hukum sudah tahu hal ini. Dan saya pikir koordinasi antarlembaga penegak hukum ini akan sangat berperan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum,” jelasnya.

Sebab, kata dia, ujung-ujungnya hal ini secara kelembagaan akan memiliki keterikatan untuk membangun pemerintahan yang baik yang terbebas dari mafia, serta perbaikan bermacam persoalan di Lapas. “Lapas kan hanya salah satu dari birokrasi yang harus dibenahi,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, kemarin Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengawali kerjanya dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan Bali. Wakil Menkum HAM Denny Indrayana pada hari yang sama juga mengunjungi LP Salemba.

(ded)