JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mendesak pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI Penata Laksana Rumah Tangga
(PLRT) ke negara-negara Arab.
 
Sebab saat ini pemerintah masih dalam posisi melakukan moratorim pengiriman TKI ke negara-negara lain termasuk negara Timur Tengah. "Kami meminta pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah, yang dihentikan adalah pengiriman TKI sektor PLRT saja, TKI yang bekerja di luar sekor PLRT tidak menjadi masalah," ujarnya dalam siaran pers kepada okezone di Jakarta, Selasa (10/1/2012).
 
Dia menambahkan, sudah banyak TKI menjadi korban kekerasan terutama di negara-negara Timur tengah. Seperti kasus meninggalnya TKI asal Subang di Yordania, Tarlem binti Unus Tajeum. “Akan makin banyak Tarlem-Tarlem lain jika pemerintah tidak segera menghentikan pengiriman TKI ke negara-negara Arab," serunya.
 
Penghentian sementara pengiriman TKI PLRT, menurut Herlini, diperlukan karena sampai saat ini negara-negara Timur Tengah belum menyepakati MoU antar negara mengenai TKI. Seperti syarat-syarat libur sehari dalam sepekan, paspor dipegang oleh pekerja, gaji minimum, dan penggajian melalui transfer perbankan, serta dibentuknya gugus tugas.
 
"Pemerintah harus tegas, jangan hanya pragmatis memikirkan devisa negara yang diperoleh dari subsektor ini. Keberpihakan dan kepedulian kepada para WNI memang harus lebih di pentingkan karena merupakan salah satu dari tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya ketimbang sisi pragmatis semata," ujar Herlini.
 
Dari Data Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) sepanjang 2011 terdapat 264.263 TKI yang pulang dari kawasan Timur Tengah di mana Arab Saudi menempati posisi teratas dalam kasus TKI bermasalah.
 
Dari jumlah kedatangan TKI dari Arab Saudi sebanyak 171.083 orang, terdapat TKI yang pulang habis kontrak sebanyak 136.678 (80 persen), cuti 15.328 (9 persen), dan bermasalah 19.077 (11 persen).

(ful)