Perang dengan Sindikat, BP2MI Ingin Ubah Mindset yang Anggap Rendah Pekerja Migran
JAKARTA - Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu diperkuat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi pekerja dan terhindar dari tindak perdagangan manusia.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, perlu mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
BACA JUGA:
“Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekedar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah,” ujar Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Benny menambahkan, sejak dirinya ditugaskan memimpin BP2MI, ia menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para Pekerja Migran Indonesia.
BACA JUGA:
Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah Pekerja Migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para Pekerja Migran Indonesia, dan ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.
“Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata Kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang kita inginkan. Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran Satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," jelasnya
Untuk memperkuat itu semua, sambung Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 Provinsi.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini LPSK banyak sekali melakukan kerja kolaboratif dengan BP2MI dan mengapresiasi keberadaan Command Center yang menurutnya sangat strategis sebagai database Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
