JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Priyo Budi Santoso meminta polisi bergerak cepat menangani kasus pembakaran kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kalau sudah membakar itu sudah anarkistis, karenanya tidak bisa ditolerir. Perlu tindakan tegas dari polisi," kata Priyo kepada okezone, Jumat (27/1/2012) malam.

Priyo menduga, ada pihak yang sengaja menyulut kemarahan warga setempat sehingga melakukan tindakan anarkis. "Saya tidak percaya masyarakat melakukan amuk seperti itu sehingga membakar fasilitas umum, mungkin ada provokasi. Provokator ini yang harus ditangkap segera," tegasnya.

Pembakaran kantor Bupati Bima, Ferry Zulkarnain bermula dari aksi unjuk rasa warga yang mendesak pencabutan SK ekspolrasi tambang di Sape. Kantor Bupati dan kantor KPUD menjadi sasaran emosi warga.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi provokator warga.

"Namanya sudah ada, tapi saya belum bisa sebut nama saat ini. Ada beberapa orang, kalau ada langkah-langkah lebih lanjut dari kita akan kita sampaikan," kata Boy kemarin.

Sebelumnya, polisi terlibat bentrok dengan massa di Pelabuhan Sape, NTB pada Sabtu 24 Desember 2011. Massa yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak pengesahan surat izin pertambangan yang dikeluarkan Bupati Bima.

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) sebelumnya membantah informasi yang menyebut perusahaannya melakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
 
General Manager PT SMN, Sucipto Maridjan menegaskan perusahaannya hingga saat ini masih melakukan tahap eksplorasi awal di tiga kecamatan yakni Sape, Lambu dan Langgudu.
 
"Yang harus diluruskan, ada kesalahpahaman yang mengatakan kita sudah penambangan, padahal tidak ada kita lakukan kegiatan penambangan. Kita masih lakukan kegiatan eksplorasi tahap awal," kata Sucipto.
(fer)