Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Fitra: Batalkan Rencana Pembelian Pesawat Kepresidenan

Susi Fatimah , Jurnalis-Senin, 06 Februari 2012 |10:07 WIB
Fitra: Batalkan Rencana Pembelian Pesawat Kepresidenan
Ilustrasi (Foto: Daylife)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menentang rencana pembelian pesawat Kepresidenan yang dinilai hanya menambah beban negara melalui utang luar negeri.

"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada tahun 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (6/2/2012).

Padahal, lanjut Uchok, negara telah dibebani anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari utang yang mengalami kebocoran sebesar Rp200 miliar. "Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," ujarnya.

Alhasil, jika pada tahun anggaran 2012, utang Indonesia sejumlah Rp1,9 triliun dibagi dengan 259 juta penduduk Indonesia, berarti Presiden SBY memberikan per setiap satu penduduk, membayar atau mempunyai utang sebesar Rp7.478.764.

"Kami meminta Pemerintah SBY agar membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft. Oleh karena pembelian pesawat kepresidenan hanya menginjak-injak harga diri bangsa dan pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tetapi hanya memperlihatkan bahwa pejabat kita hanya hedonisme," tuturnya.

Ucok juga meminta DPR agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut.

Lebih jauh Uchok membeberkan, pada 2010 utang Indonesia sebesar Rp1,7 triliun. Sementara di tahun anggaran 2011 utang melonjak menjadi Rp1,8 triliun, dan pada tahun 2012 utang Indonesia mencapai Rp1,9 triliun.

Utang pemerintah pada zaman pemerintah Megawati Soekarnoputri ke masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sambungnya, mengalami kenaikan sebesar Rp705 triliun.

"Di mana posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2003, sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp1,9 triliun pada tahun anggaran 2012," papar Uchok.

Dia mengritik pengeleloaan utang pada masa pemerintahan SBY yang dinilai amburadul. Hal ini karena lantaran beberapa faktor seperti utang dipakai untuk bermewah-mewahan dan membeli fasilitas pejabat negara.

(Dede Suryana)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement