Heli AW-101 "Siluman", Pengamat: Skandal yang Harus Dibongkar
JAKARTA – Kedatangan helikopter AW-101 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuai kontroversi. Pasalnya, pembelian heli yang awalnya diperuntukan bagi pimpinan serta tamu penting negara itu diminta dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2015.
Kegaduhan berawal dari rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dalam rapat tersebut, Gatot mengaku tak tahu-menahu soal pembelian heli jenis AugustaWestland pabrikan Inggris-Italia itu. Pun demikian yang dilontarkan Ryamizard.
Heli AW-101 yang sedianya dipesan untuk kepentingan kepresidenan dan dibatalkan, rupanya tetap dipesan untuk kepentingan transportasi pasukan dan SAR oleh TNI AU. Satu unit helikopter AW-101 diketahui seharga USD55 juta atau setara Rp740 miliar. Polemik pengadaan heli tersebut pun tengah diinvestigasi matra udara.
(Baca Juga: KSAU Bentuk Tim Investigasi Terkait Pembelian Helikopter AW 101)
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, merasa heran dengan pernyataan Gatot dan Ryamizard yang seolah "lepas tangan" atas pembelian heli tersebut. Ia berpendapat, bila pembelian itu tak melalui prosedur yang jelas alias "siluman”, maka harus dibongkar.
