JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan sengketa lahan GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Desakan ini merupakan kesimpulan hasil rapat gabungan antara DPR, pemerintah pusat dan daerah termasuk Ombudsman.
 
"Dengan tetap menghormati rapat gabungan meminta terhadap permasalahan GKI Yasmin Bogor memutuskan agar pemerintah dalam waktu yang sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin Bogor," ujar Juru Bicara Rapat Gabungan, Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
 
DPR dalam kesimpulannya juga meminta pemerintah melibatkan warga dalam penyelesaian sengketa izin bangunan GKI Yasmin."Secara tuntas dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat yang terkait demi terwujudnya kehidupan kemasyarakatan yang aman, tentram dan damai," pintanya.
 
Hal senada disampaikan Ketua Komisi bidang Agama dan Sosial DPR, Abdul Kadir Karding. Dia meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan GKI Yasmin menjadi berlarut-larut. "Kita ingin ada perlindungan pada seluruh masyarakat, kita tidak mau masyarakat terabaikan dengan kebjakan kita ambil," kata Karding.
 
Sementara itu, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam rapat gabungan mengaku siap memfasilitasi pihak yang bersengketa menyoal keberadaan GKI Yasmin.  "Kita akan memfasilitasi pihak-pihak disana, siapa perwakilan dari GKI Yasmin dan dari pihak pemerintah daerah," ujar dia.
 
Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat gabungan ini di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Walikota Bogor Diani Budiarto, dan perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama, dan Mabes Polri.
 
Adapun unsur DPR yang mengikuti rapat ini adalah Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pimpinan dan anggota Komisi II, III, dan VIII. Perwakilan GKI Yasmin dan kelompok pendukung seperti GP Ansor, Setara Institute juga mengikuti jalannya rapat gabungan.

(ful)