Tiga Opsi PPP Terkait Rencana Pemerintah Naikkan BBM
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan ikut-ikutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyikapi kenaikan BBM dengan mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kendati begitu, bukan berarti PPP diam. Sekjen PPP, Romahurmuziy menegaskan, pihaknya terus melakukan simulasi dengan berbagai kemungkinan rencana pemerintah menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia.
Akibat kenaikan minyak dunia pemerintah terus melakukan kajian dan pembahasan agar kenaikan minyak dunia itu tidak mengganggu roda perekonomian bangsa. Antisipasinya dengan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebentar lagi akan digulirkan pemerintah.
Namun, sebagai anggota partai koalisi, PPP kata Romahurmuziy yang akrab dipanggil Romy itu belum menyampaikan sikap resmi terkait rencana kenaikan BBM itu.
"Kita sekarang melakukan simulasi kalau BBM jadi dinaikkan dan tidak atau menunda kenaikan. Kita punya tiga opsi terkait BBM," ujar Romy diujung telpon genggam kepada okezone, Jumat (23/3/2012).
Pertama kata dia, jika pemerintah menunda kenaikan itu maka pemerintah selama dua tahu harus secara masif melakukan konversi BBM terhadap Bahan Bakar Gas (BBG).
"Menyesuaikan pengurangan anggaran di pemerintahan dan melakukan konversi secara masif selama dua tahun ke depan," kata dia.
Kedua, lanjut dia, menerima proposal pemerintah tentang kenaikan BBM, namun kompensasi kenaikan atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk mengurangi dampak langsung dari kenaikan itu, tidak disalurkan secara langsung seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang pernah dilakukan SBY periode 2004-2009.
BLSM kata dia, dialihkan menjadi subsidi tidak langsung agar masyarakat memiliki keterampilan.
“Kompensasinya atau BLT-nya, kita alihkan menjadi subsidi tidak langsung seperti padat karya, food for work," jelasnya.
Opsi ketiga partai berlambang Kakbah itu menerima rencana kenaikan BBM namun tidak sebesar Rp1.500, melainkan kenaikannya berkisaran Rp500-1.000. Serta kata dia pemerintah juga harus melakukan penghematan anggaran.
Dia menjelaskan bahwa sikap resmi partainya rencanya akan disampaikan pada tanggal 28 Maret mendatang. Sekedar untuk diketahui, partai koalisi yang sudah menyatakan menolak secara resmi rencana kenaikan BBM itu adalah PKS.
(Amril Amarullah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
