PKS Keukeuh Tak Langgar Etika Koalisi
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menegaskan sikap partainya menolak penambahan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P dalam sidang paripurna, tidak bertentangan dengan etika koalisi.
"Kami berkesimpulan apa yang kami lakukan sudah sangat tepat sesuai aspirasi publik. Di butir 5, tata etika koalisi, ketika terjadi hal-hal yang tidak strategis dilakukan komunikasi politik. Sampai saat ini belum ada komunikasi politik langsung dari Ketua Setgab," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (3/4/2012).
Hakim menambahkan, sikap politik partainya telah dirumuskan secara matang. Karenanya PKS siap dengan segala risiko politik yang akan menerpa. "Mereka tentu mencermati dinamika dan mereka pasti melakukan evaluasi. Masak enggak diundang, dalam butir 5 presiden bisa ambil keputusan untuk ambil langkah-langkah berikutnya bila disadari ada sesuatu yang tidak berjalan," terangnya.
Dalam kaitan ini Hakim menyakini SBY selaku Ketua Setgab akan taat dengan kode etik koalisi. "SBY pasti taat dengan kode etik, sebelum ia melakukan langkah-langkahnya pasti akan melakukan komunikasi politik untuk mencapai kesepakatan brsama," tegasnya.
Kendati demikian dia menyadari bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki hak untuk mendepak PKS dari koalisi.
"Itu hak presiden, presiden punya hak prerogratif, itu hak beliau, ia mau konsul ke siapa itu hak presiden. Di dalam atau di luar kami siap bekerja untuk rakyat, baik di luar atau tidak, kami tegas menolak, kita lihat wait and see," tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
