Politikus Senayan Dukung Protes Gubernur Se-Kalimantan
JAKARTA - Tuntutan empat gubernur Se-Kalimantan terhadap permintaan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat dukungan dari para politikus Senayan. Tuntutan ini dinilai wajar, lantaran Kalimantan merupakan salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia.
Namun, wilayah-wilayah tersebut tidak mendapatkan suplai energi secara memadai.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, menyatakan dirinya mendukung protes para kepala daerah di Kalimantan, dengan cara memblokir pasokan batubara ke luar pulau.
“Bukan soal boikotnya, tapi langkah gubernur itu sudah benar, karena dia harus memenuhi kebutuhan energi buat rakyatnya. Jadi, kita justru harus ikut mendorong (pemerintah) pusat memerhatikan daerah,” kata Ganjar dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/5/2012).
Beberapa waktu lalu, empat gubernur dari empat provinsi di Kalimantan berkumpul di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka menuntut pemerintah pusat menambah kuota BBM bagi seluruh daerah di Kalimantan. Jika tuntutan tak dipenuhi, para gubernur mengancam akan memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau Kalimantan. "Kami berharap Komisi VII segera memanggil Menteri ESDM dan Pertamina,” kata Ganjar.
Lebih jauh, Ganjar menyatakan, di luar Pulau Jawa masih banyak masyarakat yang harus antre beli BBM. “Ini tidak adil. Waktu saya ke Lampung, saya melihat antrean (pembelian BBM), itu panjang sekali,” sesal Ganjar.
Politikus PPP, Aditiya Mufti Ariffin menambahkan, pemerintah pusat selama ini hanya bisa menguras kekayaan Kalimantan. Namun, kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Padahal, UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa Tanah, Air dan Segala sesuatu di dalamnya dikuasi negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Adilkah pembagian sumber daya energi ini untuk masyarakat kami. Apa bedanya Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Kalbar dengan Aceh atau Papua," ujarnya.
Dia mengingatkan, bila pemerintah tidak memperhatikan keadilan energi, sehingga masyarakat melakukan perlawanan dengan memblokir akses keluar suplai batubara, maka akan berdampak sangat luas. "Bisa gelap Jakarta dan Pulau Jawa secara umum kalau suplai batubara dihentikan. Ini tolong dipikirkan pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Kalsel, Aboebakar Al Habsyi, menilai pemangkasan 25 persen jatah BBM bersubsidi jenis premium di Kalimantan membawa dampak sangat luas terhadap masyarakat di sana. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat memerhatikan kondisi distribusi BBM di Kalimantan.
Dia mencontohkan, saat ini saja setiap harinya masyarakat harus antre hingga dua kilometer untuk mendapatkan premium. "Kondisi yang demikian sangat meresahkan masyarakat, perputaran kegiatan ekonomi pun sangat terganggu," ujarnya.
Politikus PKS ini secara tegas meminta pemerintah memperhatikan permintaan para gubernur se-Kalimantan yang telah menyurati BP Migas, Kementerian ESDM, dan Komisi VII DPR terkait penambahan kuota BBM. Menurutnya, klausul dalam surat tersebut bukanlah hal yang berlebihan.
Dia menjelaskan, di Kalimantan sendiri pembelian premium dibatasi Rp100 ribu untuk sekali pengisian. Dengan aturan ini saja, antrean masih sangat panjang dan terjadi di seluruh SPBU di Kalimantan. Menurut dia, bila diperhatikan, kuota BBM jenis premium Kalsel saat ini sebesar 461.000 kiloliter dan solar 253.000 kiloliter.
"Karenanya sangat wajar adanya usulan kuota tambahan untuk 2012 yang diusulkan sebesar 590.000 kiloliter dan solar 320.000 kiloliter. Idealnya, kuota BBM tambahan adalah dua kali lipat dari kuota saat ini," tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
