Zaini-Muzakir Harus Mereformasi Birokrasi Aceh
BANDA ACEH - Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh baru, Zaini Abdulllah dan Muzakkir Manaf, harus segera mereformasi birokrasi di jajaran pemerintah provinsi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memastikan berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari tindak pidana korupsi.
Buruknya tata kelola birokrasi di Pemprov Aceh selama bisa dilihat dari proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang selalu terlambat. Selain itu, tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) masih kurang, meski mereka mendapat tunjangan memadai setiap bulan.
“Molornya pengesahan APBA selama ini telah menjadi catatan hitam atas kegagalan perwujudan tata kelola pemerintahan di Aceh, terutama atas tata pengelolaan anggaran yang baik dan taat aturan. Sejarah kelam ini tidak boleh terulang,” kata Isra Safril, Kepala Devisi Kebijakan Publik Gerakan Anti-korupsi (Gerak) Aceh.
Pelaksanaan reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh pemimpin baru, karena selama ini dari 2007 hingga 2012 proses pembahasan dan pengesahan APBA selalu terlambat. Hal ini menyebabkan pembangunan tak bisa dilakukan maksimal.
Keterlambatan ini dinilai karena tingginya gesekan eksistensi budaya kolektif politik antara eksekutif dan legislatif, untuk kepentingan masing-masing saat membahas RAPBA. “Sehingga berpengaruh pada pengesehan anggaran tepat waktu dan taat aturan,” ujarnya.
Mereka juga menyoroti kebiasaan sebagian besar PNS di sana yang tak taat aturan, sering bolos atau nongkrong di warung kopi saat jam dinas serta pulang kantor pada siang hari. Gerak mendesak gubernur baru untuk memberi sanksi tegas terhadap PNS yang kurang disiplin, serta memberikan reward bagi PNS berprestasi.
Isra mengatakan, reformasi birokrasi menjadi harapan bagi seluruh rakyat Aceh yang kini berada di pundak gubernur dan wakil gubernur baru. Ini harus diwujudkan agar harapan rakyat Aceh terhadap pasangan ini tak sekadar euforia politik semata.
Eksekutif dan legislatif juga didesak untuk bekerja sama mengedepankan etika politik yang baik. Harapannya, proses pembangunan dalam segala sektor baik fisik maupun ekonomi semakin baik serta menjadi garda terdepan untuk pembangunan Aceh.
(Anton Suhartono)
