JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, mempertanyakan, dasar dari data yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam, yang menyebutkan bahwa mayoritas pejabat daerah melakukan korupsi berasal dari Partai Golkar.
Menurutnya jika pengertian paling banyak itu secara numerikal (angka), mungkin saja karena Partai Golkar memang partai besar yang menjadi pemenang Pemilu 2004 dan paling banyak memenangkan Pemilukada di daerah.
"Semua orang juga tahu banyak pejabat-pejabat negara seperti bupati, gubernur, anggota DPR/DPRD dari Partai Golkar karena memang Partai Golkar banyak memenangkan Pemilu/Pemilukada," kata Hajriyanto, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).
Namun, kata dia, jika penghitungan tersebut didasarkan pada prosentase, data yang disampaikan oleh Dipo Alam tersebut belum tentu benar. Sebab harus disesuaikan dengan jumlah pihak yang menjadi subyek penghitungan.
"Seperti misalnya kalau ada 10 pejabat dari 100 pejabat yang korupsi artinya kan hanya 10%. Sementara yang dari partai lain juga 10 pejabat korupsi tapi dari 40 pejabat, itu kan artinya 25%," terangnya.
Meskipun demikian, Hajriyanto menuturkan jika memang data yang disampaikan Sekretaris Kabinet tersebut memang berdasarkan pada penghitungan prosentase yang membuktikan bahwa kader Partai Golkar banyak yang terlibat korupsi, Golkar hanya bisa pasrah.
"Tapi kalau secara prosentase Partai Golkar tetap juga yang terbesar ya saya mau berbicara bagaimana lagi. Paling-paling cuma bisa ngelus dada. Segera diproses saja secara hukum," tuturnya. (ctr).
(Ahmad Dani)