Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

"Demokrat Tak Akan Diserahkan (Lagi) pada Anas"

Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA- Pengamat politik Fadjroel Rachman, menilai, langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk melakukan bersih-bersih partai, merupakan ketidakmampuan Anas Urbaningrum untuk menjalankan gerbong Partai Demokrat.

Apalagi, elektabilitas partai berlambang bintang mercy tersebut terus merosot pada kepemimpinan Anas. Beberapa survei menunjukkan tingkat keterpilihan Partai Demokrat terjun bebas dari 21 persen menjadi delapan persen.

“Anas dianggap tidak mampu menjalankan mandat partai. Kalau bersih-bersih ini sudah selesai, apa mungkin Demokrat akan diserahkan ke Anas? Tidak mungkin diserahkan,” kata Fadjroel ketika dihubungi Okezone, Minggu (10/2/2013).

Menurut Fadjroel, meskipun pada akhirnya status tersangka tidak disandang Anas, terkait kasus Hambalang, tak akan mengubah keputusan SBY untuk kembali menyerahkan kendali partai kepada mantan Ketua HMI itu.

“Tidak sebagai tersangka saja, SBY tak mengembalikan Demokrat pada Anas, apalagi bila dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” tambahnya.

KPK yang terkesan mengulur-ulur untuk menentukan status Anas, lanjutnya, dikarenakan masih melakukan penelusuran bukti-bukti. Menurutnya, KPK tidak mudah diintervensi pihak luar meskipun dari presiden.

“Orang-orang seperti Bambang Widjojanto dan Abraham Samad tidak mudah dikendalikan. Terlalu murah kalau mereka bisa diintervensi. Lamanya penentuan status Anas, karena penyamaran suap kasus tersebut terlalu panjang, sehingga membutuhkan waktu,” tuturnya.

Fadjroel menambahkan, pidato SBY tentang penyelamatan Partai Demokrat pada Jumat, 8 Februari malam, semakin mengukuhkan bahwa partai tersebut merupakan miliknya. Apalagi semua petinggi partai juga tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi konflik internal, dan menyerahkan kepada Ketua Majelis Tinggi.

“Partai Demokrat semakin mirip dengan zaman orde baru. Pendewasaan partai sangat rendah. Seorang ketua umum yang dipilih kongres ternyata bisa dipreteli kewenangannya oleh orang yang bukan dipilih kongres. Seperti itu kan bukan demokratis,” jelasnya. 

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement