JAKARTA- Aliansi Revolusi Pendidikan dan elemen gerakan buruh menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mundur dari jabatannya. Desakan itu buntut dari amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan penetapan kurikulum 2013 yang dibuat dalam waktu singkat membuat.
Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti mengancam akan menurunkan massa ke jalan pada 1 dan 2 Mei mendatang bila Menteri M Nuh berkeras tak mau mundur.
"Kami meminta dibatalkan hasil UN. Kalau tidak kami akan maju terus dengan melakukan gugatan secara hukum," katanya saat jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2013).
Aliansi Revolusi Pendidikan juga akan mendorong Komisi X DPR untuk menghapuskan UN. Bambang Wisudo, perwakilan Aliansi dari Sekolah Tanpa Batas, mengatakan, kemampuan M Nuh perlu dipertanyakan. Pasalnya, semenjak menjabat sebagai Menteri Pendidikan, M Nuh tidak memberikan perubahan terhadap dunia pendidikan ke arah lebih baik.
"Sistem pendidikan kita ini dibawah kepemimpinan dia semakin amburadul. Pendidikan Indonesia justru jauh di bawah Filipina dan Malaysia," tegas Bambang.
Terkait kurikulum 2013, pihaknya menilai ada kesan dipaksakan. Karena kurikulum yang idealnya dibuat dengan kajian yang cukup panjang oleh para ahli, dilakukan hanya dalam waktu satu tahun. "Dan mengeluarkan dana hingga Rp2,4 triliun, dan baru turun sekitar Rp600 miliaran," terangnya.
Aliansi Revolusi Pendidikan terdiri dari FSGI, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sekolah Tanpa Batas (STB), ICW, Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD), Koalisi pendidikan, Aliansi Orang Tua Murid, Serikat Guru Tangerang (SGT), Front Aksi Mahasiswa Semanggi Atma Jaya (Famsi Atma Jaya), Mahasiswa Uhamka.
(Tri Kurniawan)