Suami Istri Nyaleg, Partai Tak Akan Sehat
JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Hajriyanto Tohari, mengatakan hubungan kekerabatan, suami-istri dalam sebuah partai, terutama dalam urusan pencalegan dinilai tidak akan 'sehat'.
Dia mencontohkan, untuk di perusahaan, hampir semua bank, hampir semua perusahan tidak boleh suami istri satu perusahaan. Biasanya salah satu diantaranya disuruh mengunduri diri.
"Bank saja tidak boleh, parpol kok boleh?" kata Hajriyanto, di MPR, Selasa (7/5/2013).
Dia menjelaskan, pada perusahaan sekalipun, terutama Bank, adanya kekerabatan tidak membuat perusahan bekerja dengan baik. "Dalam prkateknya, lembaga yang menerima hubungan kekerabatan, istri-suami, itu tidak sehat," terangnya.
Dia menjelaskan, memang tidak salah juga soal kekerabatan atau suami-istri yang mencalegkan diri. Namun, hal tersebut sangat jelas mencederai demokrasi.
Lanjutnya, pola seperti ini juga berarti tidak berjalannya kaderisasi. Sebab, kaderisasi dikalahkan dengan sistem kekerabatan tadi. Imbasnya, prinsip demokrasi tidak berjalan.
"Memang tak ada aturan legal dan formal, bahwa pengajuan caleg dengan hubungan kekebaratan itu dilarang memang itu tidak ada, tapi ini menyangkut etika dan tatakrama politik," jelasnya.
Partai Demokrat dinilai sebagai partai nepotisme lantaran sebanyak 15 anggota keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2014 mendatang.
Sejumlah caleg juga memiliki hubungan suami istri, seperti Syarif Hassan-Inggrid Kansil dan Suadi Marasabessy-Derita Rina. Uniknya, calon-calon tersebut menduduki nomor urut "jadi", sedangkan nama-nama caleg lain yang lebih potensial mendapat nomor urut "sepatu".
(K. Yudha Wirakusuma)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
