JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghazali, enggan berkomentar banyak soal munculnya isu dinasti politik yang mewarnai dunia perpolitikan Indonesia. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terjun ke dunia politik.
"Saya agak hati-hati terhadap dinasti politik ini karena setiap orang punya hak yang sama," ujar Effendi di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).
Effendi melihat majunya para kader politik yang memiliki hubungan kekerabatan karena disebabkan berbagai faktor.
"Yang jelas, ada dua kemungkinan orang yang maju, orang yang tidak punya kemampuan dan rekruitmen memang ngaco atau rekam jejaknya baik dan setiap orang punya hak maju ketimbang orang yang populer atau yang hanya mencari pekerjaan," ujar Effendi.
Seperti diberitakan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat ada 18 nama Bacaleg Partai Demokrat yang memiliki hubungan keluarga. Enam di antaranya, adalah suami istri yang masing-masing mencalonkan diri di daerah pemilihan yang berbeda.
“Ada partai yang mencalonkan suami-istri, bapak-anak atau ibu-anak,” kata Koordinator Formappi, Sebastian Salang, di kantor Formappi, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April kemarin.
Dikatakan Sebastian dalam kesempatan itu juga, dinasti politik di Indonesia menggambarkan tidak adanya proses rekrutmen dan kederisasi oleh partai politik, sehingga tanpa selektif dan semua dimasukkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.